oleh

TPDI: Kajari Ende Tak Perlu Reaktif Bagai ‘Kebakaran Jenggot’

JAKARTA, MediaTimor.com– “Menyikapi Catatan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Ende, Tahun Anggaran 2020, tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rustam Rado, Bendahara Setwan DRPD Ende, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende, Romlan Robin, nampak ‘kebakaran jenggot’, sembari meminta Erik Rede meminta maaf dan mengklarifikasi ke publik.”

Demikian hal itu diutarakan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis kepada MediaTimor.com, Kamis (6/1/2022).

Menurut Petrus, meminta Erik Rede (sekarang Wakil Bupati Ende terpilih/belum dilantik) agar meminta maaf dan mengklarifikasi ke publik, merupakan sebuah permintaan yang terkesan mengintimidaasi Erik Rede, untuk menutup pengungkapan kasus penyalahgunaan uang negara oleh Anggota DPRD Ende, yang sudah membudaya selama bertahun-tahun.

“Mestinya yang pertama kali terucap dari mulut Kajari Ende, Romlan Robin adalah ucapan terima kasih kepada publik, karena telah melaksanakan fungsi partisipasi masyarakat Ende untuk membantu pemerintah Cq. Kejaksaan dan Polri dalam memerangi korupsi, siapapun pelakunya dan berapapun besaran kerugian negara yang ditimbulkan,” kata Petrus.

Ende Harus Berbenah

Petrus berpandangan, jika saja belum apa-apa Kajari Ende menyikapinya secara tidak profesional dan tidak prosedural bahkan seperti orang ‘kebakaran jenggot’, maka Kejari Ende patut diduga hendak mencuci tangan dan melepas tanggung jawab ketika ada anggota masyarakat Ende memiliki keberanian mengungkap modus korupsi berjamaah, modus saling menyandera untuk saling melindungi antara anggota DPRD dan aparat Kejaksaan atau Polri.

“Penentuan kebenaran Catatan Rustam Rado, sebesar Rp. 972.900.000, di dalamnya tertera Rp. 125 juta untuk Kejaksaan, Rp. 496 juta untuk bayar makan dan minum 2019, Rp. 70 juta pinjaman Erik Rede, Rp. 44 juta salah membayar kepada Didimus Toki, Rp. 10 juta Pinjaman Didimus Toki, Rp. 15 juta pinjaman Fery Taso, dan lain-lain, penuntasannya tidak boleh dibarter dengan permintaan maaf dari Erik Rede kepada Kejaksaan atau kepada siapapun juga,” nilai Petrus.

Selaku pemegang Kekuasaan dan Kebijakan Penegakan Hukum di Ende, kata Petrus, Romlan Robin wajib membenahi anomali Penegakan Hukum di Ende, karena yang namanya dugaan korupsi, prosedur penyelesaiannya selalu dimulai dengan langkah prosedural; yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Tindakan Kajari Prematur

Karena itu, sorot Petrus, terlalu prematur sikap Kajari Ende, belum apa-apa menuduh catatan yang dibuat Rustam Rado, sebagai fitnah yang sangat keji.

“Padahal, menyikapi Catatan Rustam Rado itu harus dengan sebuah proses hukum yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, bukan dengan cara mencuci tangan ingin selamatkan diri sendiri, lalu menuntut Erik Rede meminta maaf dan umumkan ke publik,” sorot Advokat Peradi itu.

“Memang nama baik Kejaksaan RI harus dijaga sebagaimana alasan Kajari Ende meminta Erik Rede segera meminta maaf dan mengumumkan ke publik. Tetapi yang merusak nama baik Kejaksaan selama ini juga adalah perilaku Jaksa-Jaksa nakal (memeras, suap, dll.), inilah yang jadi masalah akut, yang sulit diperbaiki oleh pimpinan Kejaksaan, karena kembali dirusak lagi oleh perilaku Anak buah di lapangan yang juga nakal dan doyan uang,” sentil Petrus.

Dengan melihat isi catatan tulisan tangan Rustam Rado, singgung Petrus, nampaknya hubungan KKN antara pejabat lintas institusi atau antara yang mengawasi dan yang diawasi, sudah melembaga bahkan membudaya, sehingga ketika kenyamanan KKN berjamaah terusik, maka politik cuci tangan dikedepankan dan profesionalisme dikorbankan.

“Karena itu, Kajari Ende Romlan Robin, tidak seharusnya mengultimatum Erik Rede untuk meminta maaf dan mengumumkan ke publik, bukankah ini jebakan untuk selamat diri, lantas bagimana persoalan dugaan KKN sebesar Rp.972.900.000, apakah didiamkan sebagaimana selama ini terjadi dalam kasus korupsi gratifikasi PDAM DPRD Ende?” singgung Petrus.

Permintaan Maaf Erik Rede sebagai Jebakan

Petrus beralasan, Kajari Ende seharusnya meminta maaf kepada publik Ende seraya membuka penyelidikan dan penyidikan untuk memeriksa Erik Rede, Rustam Rado, David Mana, Fery Taso, Didimus Toki, dan lain-lain, termasuk aparat Jaksa siapa yang akan menerima atau sudah menerima dana Rp. 125 juta dimaksud.

“Tampak jelas sikap reaktif Kajari Ende, ingin menutup dugaan korupsi yang terungkap lewat Catatan Pengeluaran UP Setwan DPRD Ende, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusatam Rado, di mana di dalamnya tercatat beberapa nama pejabat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, tegas Petrus, Kajari Ende lebih baik segera bentuk Tim Penyidik untuk menyelidiki dugaan korupsi Pengeluaran UP Setwan DPRD Ende TA 2020, dengan memeriksa sejumlah nama yang tercantum di dalamnya.

“Berikan perlindungan fisik dan psikis kepada Rustam Rado, jangan mengintimidasi termasuk oleh Kajari Ende, karena publik meyakini kebenaran Catatan Rustam Rado, yang sekaligus sebagai saksi kunci,” tandas Petrus.

Komentar