oleh

Dinilai Tidak Mampu Tuntaskan Kasus TPPO, PADMA Indonesia Desak Kajati NTT Copot Kajari dan Kasie Pidum Kejari Ngada

JAKARTA, MediaTimor.com– “Apabila hingga akhir Desember 2021 berkas perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belum dinyatakan lengkap (P21), maka kami mendesak Jaksa Agung dan Kajati NTT agaf segera mencopot Kepala dan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngada.”

Demikian desakan itu diutarakan Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan tertulis kepada MediaTimor.com, Rabu (29/12/2021).

Menurut Gabriel, lambannya Kejari Ngada dalam penegakan hukum terhadap Korban TPPO berinisial S yang didampingi di Jakarta oleh Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM), Lembaga Hukum dan HAM (PADMA Indonesia) didukung International Organization for Migration (IOM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Jaringan Nasional Anti TPPO bersama Polres Ngada, memperlihatkan kepada publik bahwa Kejaksaan Negeri Ngada mengabaikan Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO di wilayah kantong Human Trafficking dan Migrasi Ilegal NTT, khususnya Ngada.

“Terpanggil untuk menuntaskan penegakan hukum TPPO di wilayah hukum Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), maka kami mendesak Jaksa Agung untuk memerintahkan Kajati NTT dan Kajari Ngada agar tidak mempetieskan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban S yang sudah menjadi atensi Nasional dan Internasional,” desak Gabriel.
Penasehat Pokja MPM dan Ketua KOMPAK Indonesia itu menegaskan, apabila hingga akhir Desember 2021 berkas perkara belum di P21 maka kami mendesak Jaksa Agung dan Kajati NTT Copot Kajari dan Kasie Pidum Kejari Ngada.

Selain itu, kata Gabriel, pihaknya meminta KPK RI untuk melakukan operasi khusus jika diduga kuat ada konspirasi antara Pelaku dan Aktor Intelektual TPPO dengan oknum aparat Penegak Hukum.

“Sebagai wujud kerjasama dalam upaya pemberantasan TPPO, kami mengajak solidaritas Nasional dan Internasional Penggiat Anti Human Trafficking untuk mengawal ketat proses penegakan hukum TPPO dengan Korban (S) di Ngada mulai dari wilayah Polres, Kejaksaan dan Pengadilan di Ngada hingga di tingkat Mahkamah Agung,” ajak Gabriel.

Komentar