oleh

Diduga Ikut Terlibat Perskongkolan Jahat kepada Seorang Ibu 77 Tahun di Menteng, Anak Mantan Menteri Fuad Bawazir Terancam Pidana

JAKARTA, MediaTimor.com– Kuasa Hukum Niko Kilikili mendampingi kliennya, ibu Sonya Uwahatu sebagai saksi memberikan keterangan terkait dengan laporan dugaan kasus 385 KUHP JU 167 KUHP atas laporan Muhamad Sunan Arif terhadap sengketa rumah di jalan Menteng Nomor 48 ke Polres Jakarta Pusat.

Niko menjelaskan awal mula kronologi dugaan kasus tersebut, pihak Sunan Arif yang merupakan anak mantan Menteri Fuad Bawazir menggunakan kekuatan preman untuk menguasai rumah yang menjadi sengketa.

“Mereka meminta untuk mengosongkan rumah tersebut dengan alasan bahwa mereka itu sebagai pemilik objek yang jadi masalah sengketa. Dasar mereka untuk mengosongkan rumah ini adalah Surat Muasa pengosongan rumah, kalau dalam kuasa hukum legalnya yang melakukan pengosongan itu bukan preman tetapi pengadilan, dalam hal ini panitera pengadilan kerjasama dengan polisi baru melakukan pengosongan. Itu baru resmi,” kata Niko, di salah satu restoran Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Niko menegaskan bahwa dugaan preman yang melakukan tindakan pengosongan itu termasuk dalam pelanggaran hukum. Sementara kepemilikan rumah tersebut belum dinyatakan sah.

“Karena apa, dia mendapatkan rumah itu dengan membeli sertifikat saja, tanpa melibatkan pemilik rumah. Padahal ada putusan Pengadilan Negeri yang mengatakan bahwa rumah tersebut harus dijual kepada pihak ketiga, hasil penjualan itu ditentukan oleh pengadilan 40% untuk orang yang menempati rumah tersebut dan 60% untuk pemilik awal yang memiliki sertifikat. Tetapi keputusan pengadilan itu belum pernah dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Niko dengan tegas.

Gugatan Perdata

Niko menjelaskan, dalam hal ini Kuasa Hukum akan menggugat Muhamad Sunan Arif secara perdata untuk membatalkan surat jual beli tersebut.

“Karena kami menganggap surat jual beli itu tidak sah secara hukum, dan yang memutuskan itu adalah pengadilan. Kami akan menempuh jalur hukum kami dengan menggugat di pengadilan Jakarta Pusat untuk membatalkal surat jual beli tersebut,” tegas Niko.

Niko mengaku, sudah melakukan komunikasi dan mempunyai itikad baik dengan mengirimkan surat somasi 1, 2 dan 3, namun hingga hari ini Niko belum mendapatkan respon dari pihak Muhamad Sunan Arif.

“Intinya dalam surat somasi tersebut meletakkan duduk perkaranya dengan baik, tetapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan dan kami akan melakukan upaya hukum melalui perdata di pengadilan Jakpus,” kata Niko.

Niko menerangkan pihak memberi waktu 3 hari mulai dari ini kita layangkan somasi, apabila tidak ada jawaban dari Muhamad Sunan Arif, kami akan gugat secara perdata.

“Ingat, kami membela hak orang kecil, ibu yang sudah berumur 77 tahun ini hanya diberikan kompesasi Rp 1,5 miliar, sementara NJOP di situ 90 juta per meter. Luas tanah kurang lebih 273 meter, itupun mereka memakai preman untuk mengintimidasi agar si ibu keluar dari rumah tersebut tidak logis. Kami tidak dibayar seperser pun dan hanya ingin membela ibu tua yang sudah berumur 77 tahun lalu dizolimi seperti ini,” Niko menambahkan.

Niko berharap kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian pada saatnya nanti kasus ini naik kepengadilan biarkan hakim yang memutuskan seadil-adilnya.

“Menurut pendapat kami, Bapak Presiden Jokowi sedang giat-giatnya membasmi mafia tanah di negeri ini,” kata Niko.

Selanjutnya, Niko meminta kepada bapak Kapolri untuk memperhatikan hak ibu Sonya sebagai warga negara yang harus dilindungi dari mafia hukum dan mafia tanah.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari Muhamad Sunan Arif, Rakhmat Jaya, S.H., MH mengatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan kasus ini ke Polisi untuk menangani kasus ini.

Lebih lanjut, kata Jaya, BPN sudah menyatakan sertifikat yang kliennya miliki sah secara undang-undang.

“Yang perlu diluruskan bahwa tanah ini adalah tanah milik Sunan sudah beralih dari tangan ke tangan, kenapa harus sekarang dipersoalkan? Ini kan property orang yang haknya melekat sama Sunan. Mengenai surat izin putusan, putusan dari mana itu, sementara kalau dia tidak mampu membuktikan putusan tersebut berarti memberikan keterangan palsu,” Kata Jaya saat dikonfirmasi wartawan.

Terkait dengan surat somasi yang dilayangkan oleh pihak Sonya, Jaya menegaskan tidak ada kewajiban hukum kliennya menjawab surat tersebut.

“Tidak ada kewajiban hukumnya Pak Sunan untuk menjawab surat itu karena tidak ada urgensinya,” pungkasnya.

Komentar