oleh

Datangi Kemenkumhan RI, Aliansi Gerakan Solidaritas untuk ROSHNI Tuntut Keadilan Hukum dan Perlindungan HAM

JAKARTA, MediaTimor.com– Aliansi Solidaritas dari beberapa elemen yakni Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, AMMAN Flobamora, GRAK dan FORMADDA NTT, kembali menggelar aksi tuntutan ke Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2021).

Melalui siaran pers yang diterima MediaTimor.com, dinyatakan bahwa aksi tuntutan tersebut selain sebagai aksi nyata memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional, terutama bentuk solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak hukum dan keadilan terhadap Roshni Lachiram Parvani Sadhwani selaku korban dugaan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kedua anaknya yang masih di bawah umur, yang dilakukan oleh pasangan (suami), Prithvi Suresh Vaswani.

Aliansi menilai, penegakan hukum yang berlarut-larut dan perlakuan hukum yang diskriminatif, telah mengakibatkan korban mengalami tekanan-tekanan psikologis yang berat dan berdampak pada pengasuhan tumbuh kembang anak-anaknya.

“Perlakuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan khususnya terhadap korban KDRT, Roshni Sahdawani, terus menjadi hambatan untuk mencapai kesetaraan hukum, keadilan gender, penghormatan terhadap martabat perempuan, serta pemenuhan hak asasi perempuan,” ungkap Koordinator Aksi, Martinus Gabriel Goa.

Elemen Solidaritas untuk Keadilan Hukum juga meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Bapak Yasonna Laoly, agar menaruh atensi serius terhadap persoalan tersebut, dalam beberapa point tuntutan dan komitmen gerakan;

Pertama, meminta Menkumham, Bapak Yasonna Laoly, agar memberikan perlindungan Hukum kepada Ibu ROSHNI LACHIRAM PARVANI SADHWANI dan kedua anaknya.

Kedua, meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi agar Penggantian Sponsor Penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Baru dari Ibu Roshni yang masa berlakunya sudah selesai sejak tahun 2020, dapat dilaksanakan di Jakarta (Indonesia). Jika harus ke luar negeri, maka kedua anak Roshni tersebut harus diasuh oleh Ibu Gulu Hiro Sadhwani (Ibu kandung Roshni).

Ketiga, meminta Menkumham dan Menteri PPPA, agar memberi perlindungan hukum kepada Ibu Roshni, sehingga dalam proses penggantian Sponsor, tidak dipisahkan dengan kedua anaknya yang masih di bawah umur.

Aliansi dalam rilis menerangkan bahwa selain menjadi korban KDRT, Ibu Roshni saat ini sedang berada dalam Tekanan Berat oleh perilaku suaminya yang terkesan “mendeportasi” ibu Roshni sebagai Warga Negara Asing (Panama), sementara suaminya adalah Sponsor Penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) di wilayah Republik Indonesia.

Fakta lain yakni bahwa karena tidak diperpanjangnya Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Ibu Roshni bukan karena kesalahan korban, namun pihak suami selaku Penjamin dari Ibu Roshni atas Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), tidak melakukan Perpanjangan dan menahan fisik dari Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) tersebut, sehingga Ibu Roshni mengalami kesulitan untuk memperpanjang KITAP tersebut, termasuk dokumen-dokumen penting milik korban dan kedua anaknya.

“Jika penegakan hukum berjalan atas nama kebenaran, kesetaraan dan keadilan, maka upaya perlindungan (hukum) menjadi hal mutlak yang wajib dilakukan guna menjamin hak asasi korban, pemulihan martabat perempuan di mata hukum dan kebebasan menentukan hidupnya tanpa unsur diskriminasi, represi maupun manipulasi fakta hukum,” tandas Roy Watu Pati selaku Ketua AMMAN Flobamora.

Komentar