oleh

TPDI: Kapolda Baru sebagai Hadiah Nataru Penegakan Hukum dan Mimpi Buruk Koruptor di NTT

JAKARTA, MediaTimor.com– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Brigjen Setyo Budiyanto, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggantikan Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif.

Pengangkatan dan mutasi di jajaran Kapolsa tersebut sesuai Surat Telegram Asisten SDM Polri Irjen Pol.Wahyu Widada Nomor: ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengatakan bahwa bagi KPK, keputusan penarikan Brigjen Pol. Setyo Budiyanto dari jabatan Dirdik KPK merupakan kehilangan perwira terbaik Polri di KPK.

“Namun demikian, kehadiran Brigjen Pol. Setyo Budiyanto sebagai Kapolda baru NTT, merupakan hadiah Natal dan Tahun Baru untuk warga NTT dan mimpi buruk bagi koruptor-koruptor NTT,” kata Petrus dalam keterangan resmi kepada MediaTimor.com, Minggu (19/12/2021).

Petrus menyebut, sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang mangkrak di Polda NTT, harus dijadikan prioritas untuk dibuka kembali penyidikannya agar budaya melahirkan KKN baru dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi diakhiri, seperti halnya kasus korupsi PDAM Ende sudah mangkrak 5 tahun.

Kangkangi Putusan Praperadilan

Petrus menyinggung, hanya di wilayah hukum Polda NTT, seorang Kapolres Ende tega mengangkangi putusan Hakim Preperadilan Nomor: 02/Pid. Pra/2018/PN.End, di Pengadilan Negeri Ende, (26/3/2018), yang membatalkan SP3 dan memerintahkan Polres Ende membuka kembali penyidikan dugaan gratifikasi 7 Anggota DPRD dan Direktur PDAM Ende, yang mangkrak sejak tahun 2015.

“Namun apa yang terjadi dengan Putusan Praperadilan sehingga Kapolres Ende berani melawan perintah Hakim, malah dibackup oleh Kapolda NTT, tentunya tidak lain demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya dan master-mindnya,” kata Petrus.

Padahal, lanjut dia, yang diduga sebagai pemberi gratifikasi adalah Direktur PDAM Ende, Soedarsono BSC. SKM. M Kesling dan penerima gratifikasi adalah 7 Anggota DPRD Ende; masing-masing Herman Josef Wadhi, ST; Orba Imma, ST; Oktavianus Moa Mesi, ST; Yohanes Pela, SH; Mohammad K; Sabri Indradewa, SE; dan Abdul Kadir Hasan.

Advokat Peradi itu menilai, meskipun Direktur PDAM dan Anggota DPRD Ende, sudah saling mendeclare kebenaran pemberian dan penerimaan uang bahkan ada kesepakatan pengembalian uang gratifikasi itu di antara pelaku pemberi dan pelaku penerima dengan cara melawan hukum, namun Penyidik tetap bergeming demi melindungi para koruptor.

Ia menambahkan, oleh karena kasus korupsi PDAM ini merupakan hutang Pimpinan Poda NTT dan Kapolres Ende selama 5 tahun berjalan, maka Kapolda NTT baru Brigjen Pol. Setyo Budiyanto, pada awal tugasnya di NTT, harus membayar seluruh hutang-hutang kasus korupsi akibat KKN dalam proses pidana termasuk korupsi PDAM.

Menurut Petrus, selama ini publik NTT hanya dicekoki janji angin surga Kapolres-Kapolres hingga Kapolda NTT.

“Publik NTT sudah kenyang dengan janji surga Kapolda-Kapolda NTT dan Kapolres-Kapolres Ende sebelumnya untuk membuka penyidikan, namun itu semua hanya isapan jempol semata,” sorotnya.

Karena itu, lanjutnya, Kapolda NTT yang baru Brigjen Setyo Budiyanto, harus melakukan langkah progresif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat NTT terhadap Polri, dan hutang-hutang model penyidikan yang dilakukan dengan tujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, harus dihentikan.

KKN Baru DPRD Ende dan BPK NTT

Petrus mengungkap sebuah pesan WhatsApp seorang warga Ende ke TPDI, yang menginformasikan bahwa sebuah laporan hasil pemeriksaan BPK NTT tahun 2020, bahwa Bendahara DPRD Kabupaten Ende disebut-sebut tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan DPRD Ende senilai Rp 1,4 miliar.

“Namun anehnya, temuan BPK NTT tahun 2020 itu buru-buru ditutup-tutupi sehingga terkesan BPK Perwakilan NTT tidak punya temuan penyimpangan uang Bendahara DPRD Ende senilai Rp 1,4 miliar tersebut,” ujarnya.

Modusnya, kata dia, dibuat seolah-olah DPRD Ende memiliki piutang kepada pihak ketiga, kemudian Bendahara DPRD Ende mengeluarkan surat tagihan untuk pengembalian Rp 900 juta, karena yang Rp 300 juta sudah dikembalikan, untuk selanjutnya akan diinfokan pada saat Audiensi TPDI  dengan Kapolda NTT baru di Jakarta.

“TPDI dan Advokat-Adcokat NTT di Jakarta beserta sejumlah Tokoh NTT di Jakarta, berencana melakukan Audiensi dengan Kapolda NTT baru Brigjen Pol. Setyo Budiyanto di Jakarta sebelum Sertijab untuk memberi masukan dan dukungan agar Kapolda NTT baru langsung tancap gas pada kasus-kasus Tipikor yang mangkrak,” komit Petrus.

Komentar