oleh

Kelompok Cipayung Minta Keadilan terhadap Roshni Ditegakkan

Jakarta – Jaringan Media Peduli Anak Indonesia (JIMPA) kembali menggelar kegiatan Focus Gorup Discussion (FGD) bersama Kelompok Cipayung setelah sebelumnya sukses mengadakan kegiatan serupa bersama sejumlah pimpinan media daring nasional.

Seperti sebelumnya, isu yang dibahas dalam kegiatan FGD kali ini masih seputar isu kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia, terutama karena isu ini belakangan semakin menyita perhatian publik pasca kasus rudapaksa yang dialami sejumlah perempuan dan anak.

Jika sebelumnya, FGD mengambil tajuk “Penegakan Hukum Harus Lindungi Hak Anak,” maka diskusi kali ini mengambil tema “Potret Kekerasan terhadap Ibu dan Anak di Indonesia dan Keberpihakan Hukum yang Adil: Perspektif Organisasi Cipayung dan Pelaku Media.”

Mengawali diskusi bersama Kelompok Cipayung yang juga dihadiri sejumlah awak media yang tergabung dalam JMPA Indonesia, Koordinator JMPA Indonesia yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Timur (PWIT) itu mengatakan, pihaknya cukup prihatin terhadap masalah kekerasan perempuan dan anak yang terjadi belakangan ini.

Atas hal tersebut dirinya mendorong agar perlindungan hukum terhadap korban harus benar-benar ditegakkan.

Ia menilai pelaku kekerasan sejauh ini masih ringan dalam menerima vonis akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia mencontohkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa warga asal Panama bernama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani.

Menurut Freni, kekerasan yang dialami Roshni bersama kedua anaknya Akash Prithvi Vaswani Parvani (11) dan Prisha Prithvi Vaswani (3) sampai sekarang belum mendapatkan keadilan akibat penegakan hukum yang pincang.

“Terus terang saya cukup prihatin atas kasus yang dialami ibu Roshni dan kedua anaknya yang masih di bawah umur, Akash dan Prisha. Padahal dari bukti-bukti yang ada, ibu Roshni dan anaknya diperlakukan secara kasar oleh sang suami, Prithvi Suresh Vaswani. Sayangnya, kasus ini tidak mendapatkan perhatian serius dari penegak hukum, bahkan terkesan dibelokkan fakta-fakta yang ada oleh hakim Mahkamah Agung (MA),” kata Freni, Minggu (12/12).

Karena hal itu, dirinya mengaku perlu ada sebuah gerakan sosial yang lebih masif dan terkonsolidasi guna menyuarakan masalah ini demi harkat dan martabat perempuan maupun anak.

“Kita menginginkan agar pemberlakuan hukum mengedepankan asas keadilan tanpa ada diskriminasi. Saya secara pribadi sangat menyangkan isi putusan banding yang diajukan Prithvi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus hak asuh anak diberikan kepada suami Roshni. Padahal, hak asuh anak semula jatuh ke Roshni melalui putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sesuai ketentuan hukum dalam Yurispundensi MA RI No.126 K/Pdt/2001, karena kedua anaknya masih berada di bawah umur dan sesuai aturan harus diasuh oleh sang ibu,” ujarnya.

Menyambung pernyataan Freni, menurut Wasekjen PB PMII Bidang Polhukam, Kelompok Cipayung sangat terketuk hati setelah menyimak kronologi masalah yang menimpa Roshni dan kedua anaknya. Untuk itu, kata dia, Kelompok Cipayung akan siap bergerak untuk memperjuangkan hak dan martabat Roshni sebagai perempuan dan ibu.

“Kami siap membantu ibu Roshni untuk mendapatkan keadilan di negeri ini. Bagi kami, apa yang dilakukan suaminya (Prithvi) merupakan sebuah tindakan yang sulit dibenarkan dengan alasan apapun. Sebab kekerasan tidak mendapatkan tempat dan pengakuan di negeri ini,” ungkapnya.

Pihaknya berkomitmen memperjuangkan nasib yang menimpa Roshni agar pelaku diberi hukuman sesuai perbuatan yang dilakukannya.

“Di samping itu, kami juga akan mendesak penegak hukum agar kembali melihat permasalahan hak asuh anak ini secara bijak dan adil, menimbang kedua anak masih di bawah umur dan hak asuh harus diberikan kepada sang ibu,” tandasnya.

Komentar