oleh

Aliansi Pencari Keadilan Desak Menteri PPPA Bantu Selesaikan Kasus Dialami Warga Asal Panama

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Sejumlah massa dari aliansi pencari keadilan sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia pada Rabu, 8 Desember 2021.

Massa dari aliansi pencari keadilan yang tergabung dalam lembaga Hukum dan HAM PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia itu mendesak Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati agar dapat turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami seorang wanita asal Panama, Roshni Lachiram Parvani Sadhwani.

Gabriel Goa, selaku koordinator aksi sekaligus Ketua Dewan Pembina lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, mengungkapkan tujuan digelar aksi tersebut tak lain untuk meminta Menteri PPPA membantu mencarikan solusi atas masalah yang menimpa Roshni.

Diketahui Roshni sendiri merupakan seorang warga Panama yang menikah dengan Prithvi Suresh Vaswani, warga Indonesia yang dikaruniai dua orang anak bernama Akash Prithvi Vaswani Parvani (11) dan Prisha Prithvi Vaswani (3).

Semula rumah tangga kedua pasangan suami istri (pasutri) berjalan baik-baik saja. Namun, kehadiran pihak ketiga (Wanita Idaman Lain), menjadi penyebab retaknya bahtera rumah tangga yang telah lama dijalani.

“Roshni kemudian digugat cerai oleh suaminya, Prithvi setelah diketahui kehadiran Wanita Idaman Lain dalam biduk rumah tangga mereka,” kata Gabriel kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/12).

Namun, duduk permasalahan bukan pada perceraian tersebut, melainkan pada hak pengasuhan anak. Menrut Gabriel, hak asuh anak semula jatuh di tangan Roshni sesuai putusan awal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan hukum dalam Yurispundensi MA RI No.126 K/Pdt/2001.

“Sayangnya, keputusan tersebut berubah ketika sang suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana Putusan No. 38/PDT/2021/PT DKI. Di mana dalam amar putusannya menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada Prithvi yang nyatanya bertentangan dengan ketentuan Yurispundensi MA RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003,” ujar Gabriel.

Melihat kejanggalan tersebut tidak membuat semangat Roshni luruh. Dirinya didampingi kuasa hukum mencoba melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agur Republik Indonesia (MA RI) dengan harapan MA dapat mengabulkan permohonan kasasi tersebut.

“Namun apa yang terjadi kemudian, sampai dengan empat bulan setelah perkara didaftarkan, pihak Roshni tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan kalau Berkas Kasasi telah dikirimkan ke Kepaniteraan MA,” cetusnya.

“Justru yang membuat aneh, muncul bocoran kalau putusan Kasasi MA RI sudah keluar dan mulai menyebar luas di kalangan perkumpulan warga India di Jakarta,” katanya menambahkan.

Jadi, berita tersebut telah tersebar jauh sebelum MA mengeluarkan pengumuman terhadap hasil putusan kasasi pada 12 Oktober 2021 melalui website resmi MA.

“Pertanyaannya, mengapa hasilnya sudah diketahui jauh hari di lingkungan orang-orang tertentu, sebelum keluar pengumuman resmi?” tanya Gabriel.

Selain masalah kontroversi hukum di balik keputusan hak asus anak, masalah lain yang tak kalah pelik, kata Gabriel, adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan sang suami.

“Jadi berdasarkan sejumlah bukti yang ada, Prithvi jelas telah berulang kali melakukan tindakan kekerasan baik terhadap istrinya (Roshni) maupun terhadap anaknya. Namun, lagi-lagi Prithvi lolos dari jeratan hukum,” paparnya.

Menyaksikan sengkarut persoalan yang menimpa Roshni sebagai seorang perempuan dan ibu bagi anak-anaknya yang tidak mendapatkan keadilan hukum di negeri yang konon menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dan anak, membuat PADMA Indonesia bersama aliansi pencari keadilan memohon bantuan kepada Menteri PPPA agar terlibat dalam penyelesaian permasalahan ini.

“Dari Roshni sendiri hanya memohon agar anak-anaknya tidak dipisahkan darinya. Hanya itu yang diharapkan Roshni. Semoga ibu Menteri bisa membantu Roshni mendapatkan keadilan di negeri yang sangat menjunjung supremasi hukum ini,” pungkasnya.

Komentar