oleh

Jaksa Mestinya Sudah Harus P21 Kasus Roshni

Jakarta, MEDIATIMOR.COM – Baru-baru ini sempat heboh di media-media besar tanah air tentang perseteruan hak asuh antara Roshni Lachiram Parvani Sadhwani dan suaminya Prithvi Suresh Vaswani. Kasus ini oleh sebagian pegiat kemanusiaan menilai negara ini bisa tercoreng nama baiknya dimata dunia internasional karena masalah anak tidak bisa diselesaikan dengan baik dengan mempertimbangkan aspek hukum yang adil bagi ibu dan anak.

“Sebelumnya, putusan hakim itu hak asuhnya di tangan ibunya. Ternayata, hasil terbaru hak asuh ke tangan ayahnya, padahal, anak masih dibawah umur”, ungkap Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, dalam acara bedah asus anak yang diselenggarakan jaringan media peduli anak Indonesia minggu kemarin di Hotel Cipta Jakarta.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA-Indonesia), Seto Mulyadi mempertegas sikap lembaganya terkait masalah ini dengan meminta kedua orang tua dapat memahami perasaan anaknya, sehingga anak bisa lebih bebas dalam segalah hal.

Menurut Padma Indonesia dan LPA-Indonesia, Sekarang ini harus dipikirkan bagaimana meminta jaksa untuk kasus KDRT Prithvi dapat di P21 karena penyidik polda metro sudah melengkapi semua permintaan jaksa.

Selain itu pula, Menteri Hukum dan HAM harus bisa membantu Roshni agar bisa memperpanjang KITAPnya dengan mengganti sponsor ibunya. 

Kegiatan Jaringan Media Peduli Anak Indonesia. (foto-timredaksi)

“Ini kita menduga sengaja di buat overstay oleh suaminya dimana dokumen semua ditahan, dan KITAP tidak di perpanjang Prithvi yang masih suaminya, ini kesalahan besar dan melanggar hukum”, ungkap Gabriel Menduga kejanggalan ini.

Sementara itu, DR. Hj. Elza Syarief Lawyer juga kemudian mempertanyakan dimana peran menteri PPPA, sementara ada berita viral tantang KDRT terhadap petempuan dan anaknya.

“Kok tidak aktif bertindak, ini tugas menteri PPPA, mana fungsinya”?, ungkap DR. Elza Syarif sebagai kuasa Hukum Rosni dalam sebuah jumpa pers beberapa waktu yang lalu di Kantornya. 

Komentar