oleh

HAK JAWAB AMIR SYAMSUDIN TERKAIT PEMBERITAAN MEDIA TIMOR

Redaksi Media Timor menerima surat dari Amir Syamsudin & Partners Nomor 274/AS/21 pada tanggal 19 Novermber 2021, dengan perihal Hak Jawab terkait pemberitaan mediatimor.com pada saluran Berita Visual Media Timor Youtube yang terbit pada 16 November 2021 dengan Judul Konten “Harus Ada Keadilan Hukum Terkait Kasus Roshni Lachhiram Parvani”.

Link berita visual Media Timor Yang dilakukan HAK JAWAB AMIR SYAMSUDIN

Amir Syamsudin sebagai kuasa hukum dari Saudara Prithvi Suresh Vasvani melakukan Hak Jawab ini dengan 11 Point dalam surat tersebut. Keputusan Redaksi menyetujui untuk hak jawab tersebut dimuat keseluruhan tanpa merubah sedikitpun bahasa redaksi dalam surat Hak Jawab ini. Selanjutnya akan disampaikan secara tertulis pemberitahuan ini kepada Amir Syamsudin.

Berikut 11 point penting dalam surat Hak Jawab Amir Syamsudin;

  1. Bahwa tidak benar pernyataan-pernyataan atau statemen dari Roshni Lachhiram Parvani atau kuasa hukum Elza Syarif dan video-video atau foto-foto yang di tayangkan dalam media elektronik media timor dengan topik berita “Harus Ada Keadilan Hukum Terkait Kasus Roshni Lachhiram Parvani” yang menyebutkan “Prithvi Suresh Vaswani” melakukan kekerasan terhadap Roshni Lachhiram Parvani.
  2. Bahwa Media Timor seharusnya menyajikan berita yang berimbang dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi kebenaran berita tersebut dari klien kami atau kami selaku kuasa hukum sebelum menayangkan pernyataan-pernyataan, video, dan atau foto-foto yang sangat mencemarkan nama baik dari klien kami ke public, seperti yang dilakukan oleh media lainnya yang sebelumnya menghubungi kami selaku kuasa hukum klien kami untuk meminta konfirmasi kepada kami agar menghasilkan berita yang berimbang sebelum menyajikannya ke public.
  3. Bahwa dari seluruh media cetak maupun elektronik yang menghadiri konferensi pers yang dilakukan kuasa hukum Elza Syarif, hanya media timor saja yang melanggar undang-undang penyiaran dengan menyiarkan secara langsung foto-foto klien kami dan video klien kami yang terpotong-potong tanpa meminta ijin dan atau meminta konfirmasi kepada klien kami, yang tidak membuktikan apapun karena foto-foto dan video tersebut sebelumnya telah diajukan kuasa hukum Roshni dan diuji di persidangan perkara gugatan cerai pada sekitar bulan September 2019 di PN Jakarta Selatan, namun majelis hakim dalam perkara tersebut tidak menyatakan klien kami Prithvi terbukti melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain dan tidak menyatakan klien kami terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya.
  4. Sedangkan media yang lain sebelumnya menayangkan berita tersebut, sebelumnya menghubungi kami sekalu kuasa hukum dari klien kami, untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan dari Roshni maupun kuasa hukumnya, sehingga diperoleh berita yang berimbang. Dan media-media yang lain tersebut sama sekali tidak menayangkan video atau foto-foto yang disampaikan sepihak oleh Roshni maupun Kuasa Hukum Elza Syarif, karena media-media tersebut menyampaikan sendiri kepada kami bahwa video tersebut tidak jelas atau terpotong-potong sehingga tidak menggambarkan klien kami melakukan kekerasa fisik terhadap Roshni terhadap anak-anaknya.
  5. Bahwa oleh karena video yang ditayangkan tersebut terpotong-potong sehingga tidak menunjukan klien kami sedang melakukan penganiayaan atau kekerasan fisi kepada siapa, maka kami minta agar redaksi media timor menghapus video tersebut dari tayangannya, begitu juga dengan foto seorang laki-laki yang sedang berciuman, berangkulan dengan Wanita lain, yang diberitakan dilakukan oleh klien kami yang sedang selingkuh dengan Wanita lain kami juga minta dihapus, karena video tersebut sudah pernah diajukan oleh kausa Hukum Roshni Elza Syarif dan di uji di persidangan perkara cerai PN Jakarta selatan pada sekitar bulan September 2019, namun majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan video tersebut, karena bisa saja video dan foto tersebut merupakan hasil rekayasa dan potong-potong atau tidak utuh, dengan kata lain klien kami tidak dinyatakan oleh majelis hakin terbukti melakukan KDRT seperti yang di tuduh Roshini dan kuasa hukumnya tanpa dasar.
  6. Bahwa selain itu, kami membantah pernyataan-pernyataan atau statemen dari kuasa hukum Roshini yaitu Elza Syarif yang menyatakan klien kami sering melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada istri dan anak-anaknya. Hal tersebut tidak benar, karena tidak satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau incraht yang menyatakan klien kami Prithvi terbukti melakukan KDRT atau kekerasan fisik terhadap istri dan atau anak-anaknya.
  7. Bahwa tidak benar juga pernyataan dari Elza Syarif yang menyatakan anak-anak tersebut di selamatkan oleh Roshini untuk menghindari trauma, karena anak yang Bernama Akash sebelumnya pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri di sekolahnya yaitu di Gandhi Intercontinental School yang disebabkan oleh ayahnya (klien kami) dan kakeknya. Hal tersebut kami bantah, karena Elza Syarif tidak konsisten dan mengarang-ngarang sendiri di media, karena dahulu melalui somasinya yang ditujukan kepada Gandhi Intercontinental School nomor 161/ESL/VII/2019 tertanggal 29 juli 2019, Elza Syarif menyebutkan bahwa yang menyebabkan anak yang Bernama Akash mau mencoba membunuh diri adalah dilakukan oleh guru-guru di Gandi Schooll tersebut, namun setelah somasi Elza Syarif tersebut dibantah oleh kuasa hukum Gandhi Intercontinental School pada tanggal 1 agustus 2019, sekarang malah diganti penyebab anak tersebut mau mencoba bunuh diri adalah disebabkan oleh ayahnya (klien kami) dan kakeknya. Padahal berdasarkan keterangan dari kepala sekolah Gandhi yang bertanya sendiri kepada anak tersebut menyarankan bahwa anak yang Bernama Akash tersebut menyatakan bahwa dirinya mencoba bunuh diri karena anak tersebut stress dengan kedua orang tuanya yang bertengkar hampir setiap hari.
  8. Bahwa kami juga menjawab dan membatah atau statemen dari kuasa hukum Roshni Elza Syarif yang menyebutkan Prithvi tidak melakukan perpanjangan kartu ijin tinggal tetap (KITAP) Roshni, karena faktanya berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 391/PDT.G/2019/PN/JKT.SEL tertanggal 18 juni 2020 telah putus perkawinannya karena cerai, dan terhadap amar putusan yang menyatakan cerai tersebut, baik Roshni maupun Prithvi tidak mengajukan banding atau kasasi, sehingga oleh karena itu, untuk perceraiannya telah berkekuatan hukum tetap sejak juni 2020, sehingga Prithvi tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan perpanjangan ijin tinggal tetap (KITAP) atas nama Roshni yang telah habis masa berlakunya tanggal 3 juli 2020, karena status Roshni bukan lagi merupakan istri dari Prithvi.
  9. Bahwa kami juga membantah pernyataan Elza Syarif yang menilai Putusan MA menyimpang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Disini Elza tidak menyebutkan ketentuan hukum yang mana yang di langar oleh MA? Apalagi faktanya, hingga saat ini isi maupun Salinan putusan resmi dari Mahkama Agung tersebut juga belum diberitahukan kepada para pihak.
  10. Bahwa oleh karena itu, Bersama hak jawab ini kami sekaligus memberikan somasi kepada pimpinan redaksi media timor agar segera menghapus tayangannya yang dimuat pernyataan, foto-foto dan video disebut dilakukan oleh klien kami yang secara hukum tidak terbukti kebenarannya sehingga mengarah kepada perbuatan fitnah serta mencemarkan nama baik klien kami kerena telah dipublikasikan untuk umum tanpa meminta konfirmasi dan ijin terlebih dahulu dan klien kami.
  11. Bahwa apabila dalam jangka waktu 3x 24 jam sejak tanggal surat ini redaksi media timor tidak juga menghapus tayangan tersebut dan tidak memberitahukan perihal penghapusannya tersebut kepada kami melalui surat tertulis kepada kami dan memuatnya di media yang sama, maka kami melakukan upaya hukum terhadap pimpinan redaksi media timor.

Demikian surat Hak Jawab ini kami terima dari redaksi untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Komentar