oleh

Bedah Kasus Hak Anak, Gabriel Goa Soroti Putusan MA Dalam Perkara WN Panama

Jakarta, Media Timor  – Upaya hukum terus dilakukan Roshni Lachiram Parvani Sadhwani demi mendapat hak asuh atas kedua putra-putrinya yang masih kanak-kanak. Di Putusan Pengadilan Tingkat Pertama di PN Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan pers Elza Syarief selaku kuasa hukum, memutuskan Hak Asuh diberikan kepada Roshni.

Namun upaya banding yang dilakukan suami Roshni ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memutus sebaliknya. Walaupun pihak Roshni telah mengajukan Kasasi, namun, menurut Elza isi putusan Kasasi mengatakan kasasi dari pihaknya di tolak. Atas dasar itu, Elza Syarief lantas melayangkan surat permohonan kepada Komisi Yudisial RI.

Menanggapi persoalan tersebut, Gabriel Goa mendorong supaya Menkumham Yasonna Laoly dan Komisi III DPR-RI untuk menjadikan kasus ini sebagai perhatian serius. Jadi bukan hanya pihak berperkara semata, lanjutnya. Ia mengingatkan jangan sampai kasus ini mencoreng dunia peradilan di mata internasional lantaran ada upaya mendeportasi Roshni lantaran Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) masa berlakunya telah selesai pada 2020 lalu.

“Kalau melihat surat permohonan terhadap Komisi Yudisial dan Menteri Pemberdayaan dan Anak, yang diajukan Elza Syarief selaku kuasa hukum Roshni telah dijelaskan kalau persoalan Penerbitan KITAP bukan sepenuhnya kesalahan Roshni. Karena yang menjadi sponsornya itu masih mantan suaminya,” ungkap Gabriel Goa dalam bedah kasus hak asuh anak antara Roshni Lachiram Parvani dan Prithvi Suresh Vaswani yang dilakukan Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) di Jakarta pada Jumat (19/11/2021).

Gabriel juga mengingatkan bahwa sehubungan status Roshni yang masih berstatus sebagai WN Panama. Penegak hukum harus bisa berkerja secara adil dan transparan. Sebab jika tidak, ujar Dewan Penasehat Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia ini, perkara ini dapat dilaporkan ke United Human.

Kegiatan Jaringan Media Peduli Anak Indonesia. (foto-timredaksi)

“Selain bermitra dengan media, bisa juga mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan supaya dapat terlibat aktif mengawal hak anak dan ibu,” sambungnya

Mengingat kasus ini berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, katanya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat membantu. Gabriel menuturkan kalau perjuangan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan suatu keharusan. Sehingga menghadirkan korban untuk dibela dianggap untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

“Jadi persoalan rasa keadilan dari Ibu Korban dan anak ini harus diperhatikan. Kita harus pasang badan agar hak asuh anak diberikan kepada Roshni,” timpal Dewan Penasehat Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia

Karena perjuangan hak asuh anak bukan perkara mudah. Gabriel menegaskan akan melakukan gerakan bersama pers untuk memperjuangkan hak asuh anak supaya Roshni dan anaknya tidak dipisahkan. Menurutnya tumbuh berkembangnya anak yang masih di bawah umur ada ditangan ibu.

“Kalau mereka sudah dewasa itu sudah menjadi pilihan mereka,” sambung Gabriel

Kalau soal dugaan permainan hukum di Indonesia, ujar Gabriel, selama ini sudah muncul isu mafia peradilan. Karenanya itu, Gabriel juga mendorong ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) untuk membinasakan hakim-hakim yang mencoba untuk bermain-main dalam penegakan hukum.

“Kita mau lihat juga komitmen dari Ketua MA apakah dia berani untuk, bukan dibina tapi, dibinasakan kalau ada dugaan kuat mafia peradilan dalam kasus ini,” tandasnya.

Komentar