oleh

Surat Terbuka Soal Pematangan Lahan kota Tiakur Ke KPK

Surat Terbuka

Dari Fredi Moses Ulemlem, SH, MH
(Gerakan Advokasi Untuk Indonesia Bersih)

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Di
Tempat

Dengan hormat. 

Sehubungan dengan berbagai dugaan kasus Koruspi yang telah ditangani oleh KPK di Maluku maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1 Bahwa sekian lama KPK menangani dugaan kasus Koruspi di Maluku kurang lebih enam kasus sebagaimana yang diberitakan dimedia yakni Ameks online tanggal 31 Oktober tahun 2020.

2.Bahwa kasus -kasus yang ditangani oleh KPK diantaranya, kasus Pematangan Lahan kota Tiakur, kasus pembangunan jembatan merah putih (KMP), kasus gratifikasi di Buruh Selatan, kasus pembelian lahan IAIN dan kasus yang satunya tidak disebut sebagaimana yang diberitakan di Ameks Online.

3. Bahwa sampai saat ini belum juga ada kejelasannya bahkan sampai pada penetapan tersangkapun belum ada.

4. Bahwa Kami belum tau yang pasti apa sebabnya sehingga belum ada kejelasannya, apakah Maluku adalah daerah keramat atau oknom-oknom yang diduga begitu hebat alias punya jaringan yang kuat dipusat hingga KPK terlihat sulit untuk tuntaskan Kasus-kasus itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap publik atas pemberitaan di Ameks Online kami juga tidak tau.

5. Bahwa Sebagaimana yang diberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani enam kasus dugaan korupsi di Maluku. Sebagian masih dalam penyelidikan, dan juga sudah dalam tahap penyidikan.

6.Bahwa Pada Ameks online Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan bahwa Satu dari enam kasus tersebut adalah kasus Pematangan lahan kota Tiakur yang sekarang adalah ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

7.Bahwa berdasarkan pemberitaan di Ameks Online Kasus pematang lahan di Tiakur, Maluku Barat Daya beberapa orang sudah diperiksa, termasuk Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno. Orno diperiksa, karena saat itu menjabat Bupati MBD.

8.Bahwa Untuk pematang lahan kota Tiakur masih dalam penyelidikan. Karena itu, sejumlah orang sudah dimintai keterangan.

9.Bahwa Oleh karena itu kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera tuntaskan kasus pematang lahan kota Tiakur.

10.Bahwa kami akan datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong kasusnya secepatnya diselesaikan, sebab masih banyak sekali dugaan Kasus korupsi lain.

11.Bahwa kita akan laporkan Kasus korupsi yang lain, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus selesaikan dulu kasus Pematangan Lahan Kota Tiakur dulu baru kami laporkan yang lain.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya yang baik kami ucapakan terima kasih.

#### Gerakan Advokasi Untuk Indonesia Bersih ( GAUIB)###

Komentar