oleh

Signal Koruptor Bermain di Pegunungan Bintang?

[Asas Praduga Natalius Pigay ]

EDITORIAL. Oleh. Freni Lutruntuhluy

Ketajaman alalisis hukum dan politik Natalius Pigay harus diakui, sebab dunia internasional memberi apresiasi atas semua kinerja selama masih menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM.

Seringkali kita lupa, kalau hukum itu berproses dari nalar politik yang menguji keakuratan pasal-pasal tentang sesuatu hal yang ingin dicapai. Sehingga bicara soal hukum, tidak terlepas dari kekuatan berfikir di ruang politik. Banyak orang dengan ketidakmampuan nalar hukum dan politik cenderung praktis menilai sebuah peristiwa di ranah ini. Apalagi rakyat kita di pedalaman terlalu mudah di giring dengan bahasa atau opini pragmatis.

Catatan penting aktivis HAM yang juga mantan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Natalius Pigay tentang peristiwa Kiwirok di Pegunungan Bintang patut diperhitungkan pihak penegak hukum di negeri ini, jika hati dan pikiran ini masih tertuju kepada nasib kamum tertinggal di Pegunungan Papua. Sudut Pandang dan dugaan Natalius ini juga jangan dilihat sebagai rival politik semata, tetapi logika dan nalarnya teruji dalam menangani berbagai persoalan sewaktu duduk sebagai Komisioner Komnas HAM pada masa itu.

Seperti di ulas media ini sebelumnya, bahwa eskalasi konflik Papua dan Papua Barat itu dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang misalkan diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.

Jika kemudian ditarik lebih sempit dalam perspektif pembangunan dan kesejahteraan, maka domainnya ada pada Lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dan pemerhati sosial untuk menelusuri lebih jauh akar persoalan itu pada jalur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang selama ini terkesan dibiarkan dan menjadi akar masalah.

Peristiwa yang terjadi di Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang pada 13 september 2021 kita akui jika ada kaitannya dengan kelompok bersenjata Papua Merdeka, namun sayangnya, semua peristiwa yang terjadi masih menjadi tanda tanya besar banyak kalangan karena cenderung beredar informasi yang tidak akurat dan memunculkan persepsi yang bermacam-macam sebab ada juga keterlibatan warga sipil dan dugaan actor intelektual yang bukan bagian dari KKB.

Catatan Dugaan Natalius Pigay, putera Papua dan Mantan Komnas HAM ini menduga, Sebagian peristiwa itu bukan seutuhnya murni oraganisasi penantang NKRI, melainkan lebih mengarah pada persoalan politik.

Untuk memperkuat dugaan Natalius, Pikiran yang mirip dengan ini juga pernah disampaikan Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD beberapa waktu lalu dalam sebuah tatap muka Bersama Pansus Papua DPD RI, unsur TNI dan Polri yang pada waktu itu intens membahas langkah penyelesaian konflik Papua.

Alasan Mahfud waktu itu, bahwa sebagian besar peristiwa di Papua erat kaitannya dengan praktek-praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan tujuan bernegara. Misalkan saja soal Korupsi. Ia mencontohkan, jika kemudian negara ingin memberantas Korupsi, maka dengan mudah situasi Papua berubah. Pemahaman berubah inipun macam-macam, bisa sekejab muncul peristiwa-peristiwa baru yang diciptakan kelompok elit untuk membalik opini hanya untuk mengelabui niat menangkap pelaku. Atau bisa juga secara terang-terangan perlawanan itu bisa terjadi.

Catatan dugaan Natalius misalkan adanya warga ikut membakar rumah sakit yang diduga ada aktor sipil yang bermain, kemudian Komnas HAM RI tidak menyebut aktor pelaku, dan aktor politik sebagai otak dibalik peristiwa kiwirok ini kemudian bisa menjadi celah bagaimana langkah penegakan hukum di wilayah ini.

“Jika dari awal aparat tidak membangun opini liar maka sebenarnya muda menemukan pemicu, pelaku dan korban”, begitu salah satu dugaan Natalius yang sempat diperoleh media ini.

Menurut Natalius, beberapa versi yang muncul dapat menjadi bukti pentujuk untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi maka akan dengan muda menemukan pemicu dan mencari solusi yang tepat.

“Semua informasi dan pernyataan cenderung membingungkan maka Saya meminta Pemda bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kiwirok khususnya Peristiwa yang menimpa Tenaga Kesehatan dan Kerusakan Rumah Sakit. Selanjutnya hasil TGPF disampaikan oleh Pemerintah”, ungkapnya.

Kembali pada awal editorial ini, bahwa soal politik dan hukum meskipun sama-sama memiliki power yang kuat. Namun lazimnya keputusan melihat factor keamanan di pegunungan bintang harus bisa dilihat dasar-dasar apa dan mengapa keputusan itu dibuat untuk rakyat. Demikian pula keputusan negara harus memihak kepada mayoritas rakyat dengan mengacuh pada asas keadilan mayoritas di rakyat.

Pemerintah, dan semua unsur di Provinsi Papua, diminta adil dalam melihat dan memutuskan sikap pengamanan Papua umumnya dan khusus di Kiwirok. Akar persoalan itu bisa ditelaah lebih jauh dari sudut pandang rival politik, kesejateraan rakyat dan keadilan sosial. Jika kemudian aktor intelektual dan elit politik yang koruptor sebagai sumber masalah di Pagunungan Bintang, langkah KPK dinilai sangat tepat.

(*)

Komentar