Siapa Bertanggungjawab Terhadap Situasi Kabupaten Yalimo…?

PAPUA, MEDIATIMOR.COM – Proses politik yang terjadi di Indonesia secara umum masih meninggalkan begitu banyak persoalan. Selain di aspek hukumnya yang selalu dipertanyakan, namun yang menjadi sorotan banyak pihak adalah kehidupan social masyarakat pasca pilkadapun menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sama seperti di Kabupaten Yalimo, Pasca putusan Mahkama Konstitusi, justru situasi memburuk hingga saat ini.

“Saya selaku Tokoh atau pendiri Kabupaten Yalimo sangat kesal terhadap situasi yang terjadi di Yalimo, karena pasca Putusan MK tertanggal 29 Juni 2021  mencederai nilai Demokrasi pada masyarakat kabupaten Yalimo, dan masyarakat Yalimo tidak menerima putusan tersebut, sekalipun itu adalah putusan yang bersifat final dan terikat, tetapi putusan MK tersebut Menghancurkan nilai Demokrasi lebih khusus di Masyarakat kab Yalimo”, ungkap Sunus Sambom dalam pres releasenya jumad (16/07).

Menurutnya, putusan tersebut baru pertama kali terjadi di Indonesia karena PSU pertama di 2 Distrik  yaitu distrik  Aplahapsili dan Distrik Welarek kemudian Putusan MK  yang ke II tertanggal 29 Juni 2021 adalah seluruh distrik  wilayah Kabupaten Yalimo.

“Untuk itu saya selaku tokoh dan pendiri mengharapkan kepada semua elemen masyarakat, intelektual, pemuda, perempuan, serta Semua ASN dan semua Tokoh-tokoh pendiri kabupaten Yalimo agar menahan diri situasi dan kondisi yang terjadi dan  saya mengajak semua unsur duduk bersama bicara dari hati-kehati membangun Yalimo Kembali, karena Situasi ini kami tidak bisa salahkan kepada siapa-siapa tetapi mari kita benahi kembali untuk membangun negeri matahari yang tercinta ini”, imbaunya.

Klik sidini untuk Tonton Videonya

Pada aspek lainnya, ia juga menghimbau kepada TNI dan Polisi agar situasi seperti ini jangan mengambil bagian dalam pengamanan, dalam artian, sering anggota TNI atau Polisi menjadi Tumbal di balik keputusan Negara.

Karena itu, ia menambahkan, TNI polisi yang punya istri dan anak-anak sehingga terjadi apa- apa siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka. Karena itulah, Sesuai amar  putusan mahkamah konstitusi jangan Melempar bola panas kepada mereka tetapi MK sendiri  turun ke masyarakat Yalimo dan bertanggung jawab di lapangan. (tim-redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *