Diduga Banyak Proyek APBN NTT Abaikan Pengusaha Lokal

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Saat ini pembangunan di Provinsi NTT era Jokowi menjadi prioritas utama melalui alokasi APBN mengingat APBD NTT rendah dan masuk kategori Provinsi dengan angka kemiskinan nomor 3 di Indonesia.

“Fakta membuktikan bahwa potensi-potensi unggulan NTT di sektor petanian, peternakan, kelautan dan pariwisata serta SDMnya sangat luarbiasa namun belum dikelola secara profesional dan maksimal”, ungkap Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia Gabriel Goa di Jakarta pada rabu (24/02).

Menurutnya, perhatian Negara ke NTT melalui alokasi dana APBN untuk mempercepat pembangunan di NTT diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum Pejabat Kementerian dan Lembaga berkolusi dengan kaum kuat modal dari Jakarta dan mengabaikan Pengusaha Lokal di NTT.

Kompak Indonesia, kata Gabriel merasa terpanggil untuk pencegahan terhadap praktek KKN  dalam realisasi proyek Negara melalui dana APBN, maka ia menyatakan komitmen untuk, pertama, mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah( APIP) bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi  NTT dan Polda NTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTT jika ditemukan adanya Dugaan Kuat KKN  agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu.

Fakta membuktikan selama ini diduga kuat  proses lelang BP2JK Wilayah NTT syarat KKN  dan mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan juklak serta juknisnya seperti proses lelang peringkat 13 yang memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Irigasi di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021. Fakta hukum lain perusahaan yang beberapa dokumennya sudah mati dimenangkan oleh Panitia Lelang proyek jalan di kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.

Ada lagi bukti PPK terlibat  langsung dalam pekerjaan Proyek di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 diduga kuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah bocor terlebih dahulu kepada oknum pengusaha luar paket pekerjaan di wilayah perbatasan Belu.

Ada lagi proyek perbatasan  di Kabupaten Belu hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan Pokjanya yang sama juga  memenangkan oknum pengusaha tersebut diduga kuat sudah di ketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin lingkungan untuk  Asphalt  Mixing Plant (AMP).

Kedua, mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait Dugaan Kuat praktek KKN dalam proyek-proyek APBN di NTT.

Ketiga, mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap adanya dugaaan mafiosi KKN dalam proyek-proyek Negara lewat APBN di NTT. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *