MK Diminta Tolak Gugatan Paket Costan Otemka 

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk keadilan dan perdamaian Indonesia, Gabriel Goa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan gugatan hasil pilkada dari Calon bupati Pegunungan Bintang atas nama Costan Otemka dan wakilnya yang saat ini berproes di MK.

Menurut Gabriel Goa kepada media ini di Jakarta (7/02) menjelaskan, Pernyataan Tim Pengacara Konstan yang meminta MK Diskualifikasi Paslon Spei-Piter salah alamat karena tupoksi MK adalah menyidangkan perselisihan suara.

Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa

“Persoalan yang mereka angkat di MK seharusnya sudah dipersoalkan sejak awal pada KPU dan Bawaslu bukan di MK. Pihak Spei-Piter juga memiliki bukti-bukti hukum yang ditemukan selama ini”, ungkap Gabriel.

Dijelaskan, pertama, ada penyalahgunaan kekuasaan yang sudah dimakzulkan DPRD Pegunungan Bintang serta sudah ada Putusan MA tinggal dieksekusi oleh Mendagri dan DPRD Pegunungan Bintang.

Kedua, penyalahgunaan kekuasaan Bupati Konstan melakukan mutasi Pejabat-Pejabat ASN di Pemkab Pegunungan Bintang disaat tidak diperbolehkan UU karena ikut dalam perhelatan Pilkada.

Ketiga, melanggar sumpah dan janji serta pakta integritas sebagai pejabat diduga kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi dan sudah diproses RI dan Polda Papua.

Poin Keempat, Bupati Konstan diduga kuat melakukan kongkalikong dengan pihak PN dalam kasus pernikahan dengan isteri yang sah secara negara dan gereja serta menelantarkan dan menikah lagi dengan wanita lainnya.

“Selain itu, kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA bersama Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia mendesak MK menolak permohonan pihak Constan dan Kuasa Hukumnya karena pokok perkaranya sesuai tupiksi MK tidak dipersoalkan tetapi mempersoalkan pokok perkara yang bukan kewenangan MK.

Kedua, mendesak KPK RI untuk mengawasi khusus Bupati Konstan dan Tim Kuasa Hukumnya serta OTT jika ada indikasi kongkalikong dengan MK.

Ketiga, mendesak KPK RI dan Polda Papua segera memproses hukum Tindak Pidana Korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK RI dan Polda Papua.

Keempat, mengingatkan MK agar jangan terjebak bujuk rayu uang dan dagang pengaruh dari Mafiosi Makelar Kasus di Mahkamah Konstitusi.

“Kelima, mengajak solidaritas penggiat Anti Mafiosi Makelar kasus di MK untuk mengawal ketat di MK dan segera berkoordinasi dengan KPK RI untuk melakukan OTT”, tegas Gabriel Goa, Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA dan.Ketua KOMPAK INDONESIA.

Penulis/editor: Fren Lutrun

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *