Dr. Frederik Ndolu Terpanggil Suarakan Kepentingan Publik Soal Kasusnya Dengan Dirut LPP RRI

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Dr. Frederik Ndolu, salah satu dari dewan pengawas di Lembaga Penyiaran Publik RRI meminta pemerintah untuk berlaku adik terkait gugatannya melawan Direktur LPP RRI, M. Rohanudin.

“Saya Dewan pengawas keterwakilan publik yang duduk di LPP RRI punya nurani untuk berbicara tentang apa yang menjadi kepentingan publik. RRI itu setelah undang undang berubah, maka RRI menjadi milik rakyat dan saya hadir disana berbicara soal publik. Meskipun begitu, saya mendapat perlakuan yang tidak adil”, ungkap Frederik Ndolu yang di dampingi pengacaranya di PN Jakarta pusat usai sidang pada Rabu (6/01).

Sidang di pengadilan negeri Jakarta pusat pada 6 Januari 2021

Menurut ketua tim kuasa hukum, Zainal Arifin, SH. MH, gugatan terhadap para pihak terkait itu tentang pengalihan aset komplex RRI Cimanggis 143 ha yang diberikan ke kementerian agama unt bangun Universitas Islam Internasional Indonesia.

Menurut kuasa hukum, dengan pemberian lahan itu berakibat, siaran RRI terganggu.

“Pendengar di luar negeri dan di pelosok negeri tidak dapat mengakses siaran RRI melalui mw. Siaran luar negeri “hancur” alias terputus dengan pendengar voice of indonesia, kecuali via internet”, tegasnya

Selain itu, pendengar RRI di pelosok tanah air (melalui MW) juga ikut terputus.

Menurut Frederik Ndolu, sejumlah peralatan pemancar, MW 300 KWT dan (SW 250 kwt) tidak bisa digunakan lagi karena di jarah pencuri bagian penting spare partnya, yang berada di komplex pemancar RRI depok jawa barat.

Sebagai Anggota Dewan pengawas pada LPP RRI dari wakil publik ia merasa berdosa jika persoalan ini dibiarkan. Apalagi RRI sekarang adalah milik seluruh masyarakat Indonesia.

Editor/penulis: Freni Lutruntuhluy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *