oleh

Fraksi PDIP dan HIPMI Kabupaten Sorong Soroti UMKM

SORONG, MEDIATIMOR.COM – Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Sorong, Isack Yable mengkritisi pengembangan UMKM yang mestinya pemerintah daerah harus melakukan sinergitas yang efektif bersama lembaga legislatif untuk menyatuhkan sasaran pengembangan UMKM tepat sasaran.

“Perhatian yang sangat besar kepada UMKM sudah sewajarnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, selain hal itu merupakan amanat undang-undang,  tetapi juga UMKM secara nyata telah menjadi penopang perekonomian Indonesia”, ungkap Isack Yable kepada wartawan jumat (12/11).

Ia menjelaskan, Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007 ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. untuk melakukan percepatan pengembangan sektor ril dan pemberdayaan UMKM. Melalui instruksi inilah pemerintah menunjukkan totalitas dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia.

“Ada intruksi untuk menjalankan empat paket kebijakan percepatan pengembangan sektor ril antara lain, perbaikan Iklim Investasi, Reformasi Sektor Keuangan, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan UMKM”, jelasnya.

Dengan melihat pada kebijakan nasional ini, Ketua Fraksi PDIP ini menilai dalam prakteknya didaerah tidak begitu menunjukkan dukungan Pemerintah yang secara total, hal itu ini terlihat dari lemahnya kordinasi pimpinan kepala daerah hingga tingkat kecamatan atau kelurahan hingga kampung untuk menjalankan paket kebijakan yang komprehensif.

Dijelaskan, paket kebijakan Pemberdayaan UMKM, dalam instruksi presiden tersebut, terdiri atas 4 kelompok kebijakan, yaitu Peningkatan Akses UMKM Pada Sumber Pembiayaan, Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Peluang Pasar Produk UMKM, dan Reformasi Regulasi.

“Kami dari Fraksi PDI perjuangan menyarankan Pemerintah Kab.Sorong agar bersinergi dengan DPRD sehingga jelas menjabarkan beberapa kebijakan. Setiap kebijakan tersebut memiliki beberapa program, tindakan, keluaran dan targe yang harus dicapai menuju kesejahteraan pelaku UMKM”, jelasnya.

Hal ini juga dikritisi Ketua Umum HIPMI Kab. Sorong, Fonce Antoh, khususnya berkaitan program KUR.

“Maka kita hanya berbicara tentang Program Pengembangan Skema Kredit yang merupakan salah satu program dari kebijakan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Akses UMKM pada Sumber Pembiayaan. Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah seperti tersebut dalam Inpres nomor 6 tahun 2007, itu meliputi lima area yaitu: Membantu kepada akses pembiayaan usaha, Penciptaan iklim bisnis melalui deregulasi dan debirokratisasi, Dukungan inovasi teknologi dalam bisnis proses, Peningkatan kemampuan manajerial memalui penyelenggaraan training bagi pemilik atau manajer UMKM dan memberikan akses jasa pendampingan / konsultasi dan Kemudahan akses pasar utamanya akses ke pasar Induk Kab Sorong dan akses UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kebijakan yang terencana dan sederhana turunan dari Inpres ini tinggal dijabarkan oleh Bupati dan DPRD di Kabupaten Sorong dengan lebih dulu membahas regulasi yang melindungi UMKM. kebijakan tersebut akan dapat mendukung usaha pemberdayaan”, jelasnya.

Penulis/Editor: Fren Lutrun

Komentar