Ini Enam Cakada Yang Terancam Diskualifikasi

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Lembaga Hukum dan Ham Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia) dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia atau KOMPAK INDONESIA menyatakan mendukung Putusan Bawaslu RI yang merekomendasikan untuk mendiskualifikasi 6 Cabup salahsatunya Cabup Pegunungan Bintang Petahana yang terbukti bermasalah hukum.

Mengutip dari halaman DetikNews.com pada rabu 21 Oktober 2020, Bawaslu RI menyampaikan ada 6 kepala daerah peserta Pilkada 2020 yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi. Rekomendasi diskualifikasi dikeluarkan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.

“Terkait dengan soal penggunaan anggaran dan program pemerintah ini yang saya kira sudah beberapa daerah yang sampai kami lakukan rekomendasi diskualifikasi. Karena apa, bahwa terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah ini untuk kepentingan kampanye pasangan calon,” kata Ketua Bawaslu Abhan rabu (21/10/2020).

Dalam masalah ini, Padma Indonesia menegaskan, adanya Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Bansos Covid 19 dan lainnya melanggar pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2006.

Di Pegunugan Bintang, menurut Padma Indonesia, telah terbukti melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada tentang Larangan Mutasi Jabatan 6 bulan sebelum penetapan Calon Tanpa Izin. Berdasarkan Rekomendasi BAWASLU  RI seharusnya KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Pegunungan.

“Segera mendiskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang. Selain itu, KPK RI juga segera tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI  terkait Penyalahgunaan Kekuasaan terkait Anggaran APBN dan APBD terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

Ia menegaskan, dalam konteks ini, Padma Indonesia terpanggil untuk selamatkan Pegunungan Bintang dari Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Mutasi Pejabat di Lingkup Pemda Pegunugan Bintang. (foto-ist)

“Kami dari Lembaga Hukum dan Ham Padma Indonesia dan Kompak Indonesia, pertama, mendukung total Bawaslu RI mendesak KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang untuk segera diakualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang.

Kedua, mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mencopot dan menindak tegas KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang yang tidak merealisasikan Rekomendasi Bawaslu RI untuk diskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang.

Ketiga, mendesak KPK RI segera Tangkap dan Proses Hukum Cabup Petahana Pegunungan Bintang yang diduga kuat melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan terkait APBN dan APBD yang terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

Berikut ini daftar kepala daerah yang direkomendasikan untuk diskualifikasi:

  1. Pegunungan Bintang, Papua
  2. Ogan Ilir, Sumsel
  3. Halmahera Utara, Malut
  4. Kabupaten Gorontalo
  5. Kabupaten Kaur, Bengkulu
  6. Kabupaten Banggai, Sulteng

Editor/Penulis: Freni Lutrun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *