oleh

Komisi V DPRD Jabar Terima Sambut Kedatangan Guru Honorer

EDIATIMOR, BANDUNG – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat menjamu para tamu dari perwakilan Forum Guru Honorer se-Jawa Barat.

Acara tersebut berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Bandung, beberapa waktu lalu.

Diketahui, Perwakilan guru honorer tersebut termasuk mereka yang telah mengikuti seleksi sertifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lewat forum audiensi tersebut para delegasi guru honorer tersebut berharap ada kuota kelulusan dari tes K2/PPPK yang berstatus TP (Tidak Passing Grade) sekitar 148 orang untuk diluluskan tanpa tes kembali.

Mereka juga meminta agar disetujui adanya penambahan kuota dengan alasan masa kerja di atas 15 hingga 26 tahun dan usia di atas 38 hingga 53 tahun.

Menanggapi permintaan itu, Wakil Ketua komisi V DPRD Jabar Abdul hadi Wijaya menyatakan kalau kewenangan akan hal dimaksud bukan ada di Jawa Barat, tetapi adanya di pemerintah pusat.

“Jawa Barat sudah mengajukan sembilan bulan ke belakang terkait masalah ini,” kata Abdul Hadi, Senin (26/10/2020).

Ia menambahkan, dibutuhkan pendekatan khusus ke pusat agar aspirasi ini dapat di realisasikan baik melalui mitra kami di Komisi II DPR RI lalu ke Kementerian terkait, dengan alasan kemanusiaan guru honorer yang tidak lulus tes dapat tempat yang layak.

Komentar