oleh

Debat di Ambon Atau MBD Sama Saja

Jakarta, MEDIATIMOR.COM – Putera Maluku Barat Daya, Fredi Moses Ulemlem, S.H, juga praktisi hukum asal pulau Masela di Maluku angkat bicara soal dinamika perdebatan sosial media antar sesama anak daerah MBD mengenai tempat debat kandidat bupati dan wakil bupati tahun 2020.

Menurutnya debat dilakukan di MBD maupun di Ambon sama saja, karena tetap tidak bisa dihadiri dengan bebas para pendukung seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa datang dan berdesak-desakan.

“Kenapa karena persoalan Covid19, karena itu saya setuju jika debat dilaksanakan di Ambon ibu kota provinsi Maluku apalagi kalau diliput oleh stasiun TV maka debat itu bisa diakses oleh semua kalangan bukan saja MBD jika dishere difacebook, distulah kecerdasan dan Public speaking para kandidat bisa dilihat langsung, daripada di MBD tidak ada stasiun TV yang bisa liput.

Kepada media ini di Jakarta, sabtu (24/10), jika hal itu dilakukan di MBD, maka hanya penggalan Vidio yang rekam orang-orang tertentu dan foto-foto yang bisa diperlihatkan di Facebook.

“Kita pingin lihat vidio debatnya, disitu kita bisa mengukur tingkat kecerdasan Kandidat”, ungkapnya.

Pada sisi lain, dirinya meminta jangan lagi persoalkan tempat debatnya, siapkan materi debat masing-masing kandidat saja, ikuti seluruh tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilukada itu lebih baik, lebih Arif dan bijaksana.

Dijelaskan, hampir semua pulau di MBD kan sudah bisa mengakses Facebook, nonton Youtube ataupun Vidio lainnya artinya debat diambon yang diliput oleh stasiun TV bisa disahre difacebook dan disaksikan langsung oleh seluruh warga masyarakat Maluku khsusunya MBD.

“Apalagi pilkada yang paling seksi di Maluku adalah Pilkada MBD, suhu politiknya sangat tinggi. Intinya esensi debat adalah bukan tempatnya melainkan apa yang menjadi substansi debat melalui Visi-Misi yang nanti dituangkan dalam program setiap kandidat jika terpilih nantinya”, ungkap pengacara MBD asal Pulau Marsela itu.

Ia menambahkan, lewat debat yang diliput oleh stasiun TV dan dishare ke publik dalam hal ini Facebook, publik bisa mengukur emosional Kandidat dan tingkat penguasaan kandidat terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dan apakah itu adalah fakta berdasarkan data atau gaya hoax yang selama ini kita lihat dimedia sosial seperti difacebook.

“Saya kira apa yang dikatakan mendagri jelas, bahwa pilkada serentak 2020 adalah ajang bagi para calon kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk bagaimana mengatasi persoalan Covid19 dan persoalan lain yang muncul ditengah masyarakat”.

Ia juga menyarankan agar jangan lagi perdebatkan mengenai instruksi Bupati, jangan lagi benturkan instruksi Bupati dengan PKPU karena itu tidak nyambung, kenapa PKPU adalah rujukan atau pedoman bagi KPU untuk bekerja menjalankan seluruh tahapan pilkada dari awal sampai dengan selesai pilkada.

“Biarkan persoalan Covid19 menjadi tanggungjawab aparat kemanan dan tim gugus tugas, jangan ambil alih kerja atau tanggungjawab orang lain. Berdoa minta tuntunan Tuhan, siapkan hati dan pikiran untuk jalankan semua tahapan yang ada sesuai dengan PKPU”. (tim-red)

Komentar