Di Pegunungan Bintang Ada Mutasi Pejabat Setelah Ditetapkan Jadi Calon

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Beredar salah satu foto yang sempat diperoleh media ini di jaringan sosial media timor terkait adanya mutasi yang dilakukan Calon Bupati Petahana Pegunugan Bintang, Costan Oktemka kepada sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten.

Informasi yang diperoleh jaringan sosial media, acara pelantikan dan pegambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintah kabupaten Pegunugan Bintang itu dilakukan di Jayapura pada 25 september lalu. Padahal, proses ini dilakukan setelah KPU menetapkan yang bersangkutan sebagai calon Bupati.

Yuventus Opki, Ketua aliansi pembangunan pegunungan bintang kepada media ini mengatakan, menyesalkan sikap yang dilakukan petahana karena sangat merugikan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mereka perjuangkan.

Melihat situasi ini, sangat merugikan pihak lawan sebagaimana dilihat dalam larangan mutasi jelang pilkada tertuang dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Mutasi Pejabat di Lingkup Pemda Pegunugan Bintang. (foto-ist)

Pada ayat (2), disebutkan bahwa larangan mutasi berlaku sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon pilkada di KPU. Sesuai ayat (5) pada pasal tersebut, petahana yang melanggar ketentuan mutasi bakal dikenai sanksi pembatalan sebagai calon di pilkada. Jika melakukan tanpa ada izin dari Kementerian Dalam Negeri, maka itu pelanggaran. Dan jika terbukti bisa berefek diskualifikasi. Jika tidak maju (di pilkada), dia bisa dipidana.

Dalam regulasi ini petahana juga dilarang manfaatkan program pemda untuk pencalonan. UU 10/2016 juga mengatur larangan bagi kepala daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan diri di pilkada. Larangan ini berlaku enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, hingga selesai pilkada. Sebagai Contoh Pilkada Makassar 2018, saat petahana Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto didiskualifikasi. Demikian mengutip Johnny Alexander Suak dalam tulisannya di beritamanado.com yang dipublikasikan 3 Februari 2020.

Bawaslu dan KPU harus memproses pilkada di pegunugan bintang dengan tetap mengacuh pada Undang-Undang dan peraturan KPU yang sudah ada. (tim-red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *