oleh

Masyarakat Adat Maluku Barat Daya Kecewa Terhadap Gubernur Maluku

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Gubernur Maluku kepada media pada selasa 22 September 2020 dengan judul berita “Orang yang demo blok masela tak ingin Maluku maju” terkait dengan pernyataan tersebut kami ingin meluruskan apa yang menjadi subtansi aksi yang di gelar pada senin 21 september 2020 bahwasanya hal yang di sampaikan oleh bapak gubernur sangatlah tidak sesuai dengan tujuan aksi yang kami lakukan. Bahwasanya gubernur mengatakan bahwa “siapa mau demo lagi, kalau mau demo salah sendiri karena ini bukan daerah tertentu. Ini seluruh Maluku di 11 kabupaten/kota yang harus kita bangun bukan hanya satu kabupaten. Jika ada yang demo terkait masela maka orang itu tidak ingin kalau Maluku maju”

Kami memandang bahwa bapak gubernur sangat keliru dalam menyikapi tuntutan masa aksi kemarin. Aksi yang kemarin di gelar oleh kami atas nama Masyarakat Adat Maluku Barat Daya adalah terkait menolak analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) Blok Masela yang di nilai mendiskriminasikan daerah MBD, secara khusus pada pulau Babar, Wetang, Masela, Luang Sermatang dan pulau-pulau sekitarnya. Karena jika mengacu pada kajian yang di hasilkan oleh Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya atau ITAMALDA yang di ketuai oleh prof. Dr. A. Watloly maka kabupaten Maluku barat daya merupakan kabupaten yang sangat terdampak ketika blok Masela beroperasi pada tahun 2027 sehingga melalui kesempatan ini kami ingin menegskan bahwa :

  1. Aksi yang kemarin kami lakukan adalah terkait meminta agar Kabupaten Maluku barat daya dimasukan sebagai daerah terdampak dalam Kajian Inpex.
  2. Aksi yang kemarin kami lakukan bukanlah aksi untuk menolak eksloitasi blok masela tetapi lebih kepada upaya perlindungan lingkungan saat pengoprasionalan proyek yang akan terjadi di sekitaran wilayah Maluku barat daya yang dapat berdampak pada beberapa wilaya MBD seperti pulau masela, babar, Wetang dan sekitarnya.
  3. Aksi yang kami lakukan kemarin adalah juga  untuk meminta kepada pihak PT. inpex serta pemerintah provinsi Maluku dan juga pemerintah pusat agar dalam setiap  pertemuan resmi harus melibatkan pemda MBD

Komentar