oleh

Dinilai Langgar Kode Etik, Martha Christina Lapor ke Kapolri

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Kejadian memaksa orang untuk mengakui perbuatan sering menjadi laporan warga masyarakat. Kali ini, Martha Christina Kantor melaporkan satu anggota polisi yang bertugas di Seram Bagian Barat ke Kapolri.

Release yang diterima media ini dari Kawatu, 23 Juni 2020 laporan itu terdapat 3 (tiga) berkas dengan perihal Laporan pelangaran kode etik profesi kepolisian RI.

Berikut isi suratnya :

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Republik Indonesia
di- Jakarta.-

Dengan hormat,
Saya yang bertada tangan dibawa ini :
Nama : Martha Christina Kantor
TTl : Morotai,16-01-1977
Agama: Kristen
Pekerjaan: Wiraswasta

Yang adalah sebagai keluarga Tersangka JHON REMON Makulua alias Brother alias Om Bade, dalam hal ini hendak mengajukan laporan Pelangaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Seram Bagian Barat dalam penyidikan kasus tindak pidana yang sementara di tangani oleh satreskrim Polres Seram Bagian Barat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam menjalanan tugas sebagai Kepolisian Negara Repulik Indonesia maka hal tersebut harus mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum.

Bahwa JHON REMON Makulua alias Brother alias Om Bade ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka, berawal, pada tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wit masyarakat dihebokan dengan anak hilang sehingga masyarakatpu melakukan pencarian, kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wit masyarakat menemukan anak tersebut dalam keadaan meninggal dunia yang diketahui bernama Elisabet Eliyani Risamena umur 5 (lima) tahun

Bahwa pada hari Rabu dinihari tanggal 20 Mei 2020 pukul 01.00 Wit saudara kami yang bernama JHON REMON MAKULUA alias BROTHER alias om Bade di jemput oleh satreskrim polres Seram Bagian Barat dengan tuduhan bahwa yang bersangkutan adalah pelakuya, kemudian dibawah namun tidak ada surat perintah penagkapan.

Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju kator kepolisian Resort Seram Bagian Barat saudara kami dipaksa dan dipukul oleh Brigpol Vitor Wemay untuk mengakui perbuatan dan pada saat sampai di kantor polisi saudara kami langsung dibawa keruangan penyidik untuk diambil keteragan dan saat itu Bripka Vitor Soselisa menodongkan pistolnya ke paha saudara kami untuk mengakui perbuatan dan disaksikan oleh saudara Brigpol B.N Rainony dan oleh karena saudara kami merasa takut akhirnya dia mengakui perbuatan yang sebernarnya bukan dia lakukan

Bahwa setelah itu penyidik polres Seram Bagian Barat langsung mengambil keterangan dari saudara kami tanpa didampinggi oleh penasihat hukum namun saudara kami disuru menandatangani surat penunjukan penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik atas nama saudara Alparis Laturake.

Bahwa kami memiliki kuasa hukum khusus sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh beberapa penasihat hukum sebagaimana dalam lampiran surat permohonan ini sehingga kami menyatakan bahwa kami menolak penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik kepolisian Resort Seram Bagian Barat atas nama Alparis Laturake tersebut.

Bahwa setelah 2(dua) hari yaitu pada hari jumat taggal 22 Mei 2020 barulah penyidik pada polres Seram Bagian Barat memberikan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/38/V/2020/Reskrim dan surat perintah penahanan nomor : SP.Han/32/V/2020/Reskrim atas dugaan Persetubuhan dan pembunuhan sebagamana diatur dalam pasal 81 ayat(5) Jo pasal 76d dan atau pasal 80 ayat(3) Jo pasal 76c Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan pasal 338 KUHPidana tersebut

Bahwa saudara kami yang bernama Jhon Raymon Makulua alias Raymon alias Brother alias Om Bade diperlakukan sebagai teroris oleh satuan reskrim Polres Seram Bagian Barat

Bahwa kami menilai kepolisian Negara RI Cq.Penyidik kepolisian Resort Seram Bagian Barat tidak menghormati harkat dan martabat manusia sebagaimana kronologis peristiwa di atas oleh karena itu kami meminta bapak kapolri untuk dapat mengambil langkah tegas bagi anggota kepolisian yang sewenag-wenang tersebut.

Bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum terkhusus Kepolisian Negara Republik Indinesia maka kami mohon degan hormat bapak Kapolri di jakarta untuk dapat menindak lanjuti permasalahan ini sesuai kewenagan yang diberikan.

(tim-redaksi)

Komentar