KPK Proses Pejabat Korup Yang Ikut di Pilkada

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia) memberi apresiasi dan dukungan kepada KPK atas sikap tegas untuk menindak Pejabat yang di duga Korupsi namun ikut dalam pilkada.

“Tekad KPK RI untuk tetap memproses hukum para Pejabat yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dan ikut dalam perhelatan Pemilukada 2020 wajib diapresiasi setinggi-tingginya dan didukung total masyarakat Indonesia untuk menghentikan kejahatan mereka merampok Hak-Hak Ekosob rakyat terutama rakyat miskin. Ini kami mendukung sepenuhnya”, demikian ungkap Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa kepada wartawan di Jakarta pada kamis, (10/09).

Gabriel menjelaskan, keberanian rakyat seperti LSM Suara Rakyat Keadilan yang dipimpin Akhmad Rosano melaporkan resmi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Walikota Batam Haji Muhammad Rudi ke KPK RI pada tanggal 14 Agustus 2020 wajib didukung total.

Menurut Gabriel, sebelumnya Walikota Batam juga sudah diperiksa KPK RI sebagai Saksi terkait OTT KPK RI terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun berkaitan kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil K Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

Terkait hal ini, Kompak Indonesia terpanggil nurani kemanusian untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Batam yang diduga kuat telah merampok Hak-Hak EKOSOB rakyat terutama wong tjilik.

“Maka kami dari KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyatakan, pertama mendukung total LSM SRK yang telah melapor ke KPK RI dan siap kawal Laporan LSM SRK di KPK agar diusut tuntas KPK RI.

Kedua, mendesak KPK RI untuk mengusut tuntas keterlibatan Walikota Batam dalam kasus suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang sudah menyeret Gubernur Kepri sebagai Tersangka dalam OTT KPK RI 16 Juli 2019.

Ketiga, mengajak solidaritas masyarakat Penggiat Anti Korupsi di Kepri dan Kota Batam untuk berani melaporkan ke KPK RI dan kami siap dampingi untuk minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Whistleblower. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *