oleh

Warinusi Dukung Putusan Kejaksaan Agung

Yan Christian Warinussy, aktivis hak asasi manusia di Papua Barat memberi dukungan kepada penegak hukum untuk melakukan yang terbaik untuk Papua. 

“Sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, kami memberi apresiasi kepada Jaksa Agung RI yang telah mengangkat mantan Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Bandung, DR.Wilhelmus Lingitubun, SH, MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kajati PB).

DAP akan tetap menghormati keputusan Jaksa Agung RI dan bersedia senantiasa menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi konsktruktif demi kepentingan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat adat di wilayah Papua Barat, khususnya wilayah III Doberay.

DAP tidak melakukan langkah politik untuk melindungi individu atau kelompok tertentu termasuk dalam proses mutasi mantan Kejati PB Yusuf, SH, MH. Tetapi DAP mendesak Negara melalui Jaksa Agung RI agar senantiasa melakukan komunikasi konstruktif dalam konteks pelayanan hukum dan perlindungan masyarakat.

Hal itu DAP lihat sudah dirintis oleh Bapak Yusuf selaku Kajati PB dalam waktu singkat tugasnya di Papua Barat. Utamanya dalam memberi ruang bagi tumbuh dan berkembangnya kerja dari lembaga peradilan adat sebagai diamanatkan dalam pasal 51 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Hal mana menurut pandangan DAP Wilayah III Doberay sejalan dengan nuansa hukum yang terkandung dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. DAP tetap mendorong Kajati PB yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan di lingkungan Kejati PB.
Khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sudah memasuki tahap penyidikan seperti pada proyek Dana Hibah Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Provinsi Papua Barat senilai Rp 598 Miliar, yaitu dalam pembangunan rumah ibadah, yayasan dan fakultas dan bantun organisasi kemahasiswaan di Universitas Papua, juga proyek pembangunan septic tank individual di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat pada tahun anggaran 2018 senilai Rp. 7 Miliar lebih. Bahkan, DAP tetap mendorong Kajati PB untuk menindak-lanjuti penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Kegiatan Pokja di Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP).

(Tulisan Warinusi kepada Media ini, tanggal 3 September 2020)

Komentar