oleh

Ada Apa Dengan Sejken Kemendagri

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa mempertanyakan surat Komnas HAM yang ditujukan kepada Mendagri namun hingga kini belum di respon terkait sengketa Tanah Hardjamukti yang telah dilaporkan ke Komnas HAM.

Kepada wartawan, jumat (04/09), ia menjelaskan, hal memperlihatkan ketidakseriusan Sekjen kemendagri dalam merespon surat Komnas HAM. Dengan demikian ia mendesak Mendagri Tito Karnavian agar menegur keras Sekjen untuk membalas surat dari lembaga negara itu.

Sesuai surat Komnas HAM yang ditujukan kepada Sekjen kemendagri, kata Gabriel Goa, pada pokoknya, pengadu melaporkan sengketa tanah di Kompleks Departemen Dalam Negeri antara klien Pengadu dengan pihak Paguyuban Kavling Departemen Dalam Negeri (DDN). Dasar kepemilikan lahan klien pengadu adalah Akte Eigendom Verponding No. E.V.5658 Blok I Kohier no.96 atas nama Achmad Bolonson yang di keluarkan Notaris George Herman Thomas di Batavia tanggal 18 Juli 1931.

Pengadu juga menyampaikan bahwa warga yang mengatasnamakan Paguyuban Departemen Dalam Negeri berserta oknum ormas dan karang taruna melakukan pemageran secara paksa di atas tanah milik klien pengadu. Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan salinan surat dimaksud.

Sesuai mandat pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI dalam pasal 89 ayat (3) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kami meminta saudara untuk:

  1. Memberikan penjelasan atas informasi tentang status tanah kompleks Departemen Dalam Negeri di jalan Alternatif Cibubur RT 005 RW 009 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sebagai aset Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri);

  2. Memberikan penjelasan tentang status dan keterkaitan Paguyuban Dalam Negeri dengan institusi Kementerian Dalam Negeri.

(red-tim)

Komentar