oleh

Muchtar Jumati Persoalkan Pekerjaan Jalan Lingkar Maitara

TIDORE, MEDIATIMOR.COM – Drama penolakan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2019 masih mengurucut dan terus bergulir. Kandasnya LPP yang diajukan Pemkot pada rapat paripurna sidang tiga berbuntut polemik di masyarakat Tidore.

Menurut Muchtar Jumati Wakil Ketua I DPRD Fraksi Nasdem, dasar penolakan yang dicetuskan pihaknya itu menyoal tentang pekerjaan jalan Lingkar Maitara yang telah menyalahi aturan spesifikasi teknis pekerjaan, kerugian negara dalam benak Jumati, itu ditaksir kurang lebih diatas lima ratus juta.

Perkataan Jumati tersebut, merujuk pada rancangan Dinas PU yang galian materialnya diletakkan lokasinya di Tomagoba, akan tetapi yang membuat Jumati tercengang tak habis berpikir disini, galian material itu akhirnya berujung diambil di Pulau Maitara.

Tentu dibalik ini perencanaan tersebut menurut Jumati, ada dugaan kuat berkeinginan untuk menggelapkan
uang negara, bermula semenjak proyek tersebut dicetuskan oleh pihak Pemkot Tikep Dinas Pekerjaan Umum.

Lantas akibat dari menguatnya temuan tersebut, pihaknya dan beberapa fraksi di DPRD menolak LPP yang disodorkan oleh Pemkot Tikep, dan beberapa fraksi kemudian minta pada BPK, agar dapat melaksanakan kembali pemeriksaan lanjutan.

Demikian Ungkap Jumati Ketika diwawancarai oleh Jurnalis Detik Indonesia, Senin, di gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, (24/08/20).

Lanjut dia, terus mengenai Pemberian Wajar Tampa Pengucilan (WTP) diraih oleh Pemkot Kota Tidore, hal itu tak ada tarikannya dengan Item yang di soalkan.

Dalam pikirannya, WTP dihadiahi Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) pemberian tersebut hanyalah menyasar terkait kepatutan sistem pengelolaan akutansi daerah dan tidak sedikitpun bersentuhan, maupun bersinggungan dengan Item yang disasar atau di soalkan oleh pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Hal serupa juga disampaikan Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional(PAN) Umar Ismail, dia lebih condong menyinggung langkah akurasi pemerintah dalam meretas kemiskinan.

Menurut Umar, pencapaian pada APBD 2019 masih kurang, untuk itu Pemkot Tikep harus berupaya keras agar melakukan banyak perubahan, sehingga menggerus besaran angka kemiskinan di Kota Tidore.

Barang tentu masih dalam pandangan Umar, mestinya Pemda lebih tekun lagi belajar untuk dapat merubah sistem pengelolaan anggaran keuangan daerah, meluapnya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan pada proyek jalan lingkar Maitara tersebut, Sesungguhnya sudah mendatangkan kerugian bagi daerah.

Apalagi berhembus kabar, ada dugaan kuat penyelewengan uang retribusi yang telah dilakukan oleh oknum ASN yang tidak bertanggungjawab, akibat dari hal itu, Umar pun minta, agar Walikota dapat memberikan sanksi secara tegas kepada ASN yang terbilang bandel. (Rahmat. S)

Komentar