oleh

Kawal Ketat Tanah Ulayat di Blok Marsela

JAKARTA – Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, Gabriel Goa, meminta rakyat di Maluku untuk terus mengawal dan mengadvokasi tanah rakyat menyongsong rencana besar pemerintah melakukan eksplorasi Migas Marsela.

“Kami sebagai lembaga HAM tentu melihat persoalan ini secara serius. Kami akan mencoba untuk melakukan komunikasi aktif dengan lembaga-lembaga adat, tokoh masyarat untuk mendengar jangan sampai ada yang perlu mendapat pengawalan sebab Blok Marsela akan beroperasi di darat”, Demikian kata Gabriel Goa ketika diwawancarai media ini di Jakarta sabtu, (15/08).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah harus bisa belajar dari daerah lain, dimana banyak problem di rakyat itu terjadi akibat salah dalam proses awalnya, misalkan saja tanah yang berhubungan dengan rakyat ternyata diabaikan.

“Kita mencontohkan wilayah Kalimantan yang punya potensi alam begitu luar biasa, tetapi hampir semuanya sudah menjadi milik orang luar daerah. Ini kan tidak boleh terjadi di Maluku apalagi soal Migas, rakyat akan mati-matian mengawal hak mereka”, tegas Gabriel.

Ia menambahkan, pihak Padma Indonesia akan menyuarakan hal ini ke Presiden dan DPR RI untuk tidak main-main dalam mengahadapi migas di Maluku.

Pada aspek lain, kata Gabriel, pemerintah juga sudah harus menyiapkan sejak dini lapangan kerja bagi putera/i Maluku sehingga saatnya semua anak maluku ambil bagian dari proses itu. Jika hal itu tidak disiapkan, menurutnya situasi Maluku pasti berbeda.

“Selain lapangan kerja, tanah ulayat, dan yang terpenting menjaga dampak terhadap lingkungan”. (FL)

Komentar