oleh

Rakyat Pegunugan Bintang Kecewa Dengan Bupati Costan Oktemka

Ditengah momen politik pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyeret kasus Bupati Costan Oktemka mungkinkan partai politik masih bisa memberi rekomendasi bagi dirinya untuk maju pada periode kedua?

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia) meminta Mahkama Agung untuk mengeksekusi putusannya no 1/P/KHS/2018 tentang perkara khusus uji pendapat kasus Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang hingga kini masih dipertanyakan rakyat pegunungan bintang.

“Kita minta agar MA segera mengeksekusi putusannya itu karena berdampak buruk terhadap rakyat disana. Selain itu agar harapan rakyat untuk perubahan di daerah mereka tercapai”, ungkap Gabriel Goa di Jakarta pada jumad, (14/08).

Dijelaskan, kasus di MA antara ketua DPRD melawan Bupati, dimana pihak DPRD berdalil bupati sejak dilantik membuat banyak kebijakan yang menuai pro kontra di masyarakat dan berakibat pembangunan tidak berjalan dengan baik termasuk pertumbuhan ekonomi rakyat Kabupaten Pegunugan bintang.

Dalam putusan MA itu banyak sekali persoalan yang dilakukan Bupati, salah satunya pada tanggal 20 april 2018, masyarakat menyampaikan aspirasi tunggal mereka tentang pemberhentian dirinya. Selain itu, di tanggal 8 sampai 11 mei 2018, rakyat dari 24 distrik juga secara sukarela menyumbangkan kebutuhan makanan untuk mengawal aspirasi tersebut. Mereka mendesak agar bupati mundur.

Gabriel Goa menjelaskan, apa yang dilakukan rakyat sebagai betuk ketidakpercayaan publik yang mestinya negara hargai sehingga putusan MA jika tidak dilakukan tentu buruk terhadap pembangunan kedepannya.

Dijelaskan, puncak kemarahan rakyat itu pernah terjadi ketika rumah pribadi Constan didemo dan dibakar warga. Pembakaran itu tepat di ultah kabupaten pada 12 April 2018.

“Banyak masalah yang dialami Bupati, tidak saja soal ketidakpercayaan, melainkan kasus-kasus hukum lainnya yang mesti dipikirkan oleh negara. Rakyat disana menginginkan keadilan dan pelayanan publik yang terbaik”, jelas Goa.

Dirinya mencontohkan misalkan saja pemberian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Provinsi Papua juga mendapat sorotan DPRD karena lembaga DPRD sebagai representasi rakyat justru tidak dihargai dan dilibatkan dalam mengevaluasi seluruh program pembangunan. (fren)

Komentar