oleh

Merasa Tidak Dihargai, Pemaskebar Minta Pemerintah Berlaku Adil di Blok Marsela

AMBON – Sikap tegas organisasi Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (Pemaskerbar) kepada pemerintah agar berlaku adil dalam kepentingan eksploitasi Blok Marsela patut mendapat respons semua pihak termasuk pemerintah pusat.

Pemaskebar menilai pemerintah tidak menghargai Kepulauan Babar dan Pulau Marsela sebagai gugus pulau yang langsung terkena dampak karena berada persis di area Blok Marsela ini.

Organisasi ini menilai dalam perjuangan Blok Marsela ada point kesepatakan bersama Inpex dan Pemda yang tidak disinggung serta Bupati Maluku Barat Daya hampir tidak dilibatkan dalam setiap pembahasan Blok Marsela ini.

Dalam dokumen Pemaskebar yang di terima Aliansi Wartawan Indonesia Timur (AWIT) pada rabu, (12/08),  pihak Pemaskebar juga telah melakukan penyerahan dokumen yang diserahkan langsung oleh ketua umum Pusat Prof .Ir.J.W. Mosse, kepada ketua  DPRD Provinsi Maluku.

Dalam dokumen tersebut merupakan bentuk aspirasi dan tuntutan masyarakat Maluku Barat daya, untuk mendapat perhatian serus dari Pemprov, Pemerintah Pusat, SKK Migas, Inpex dan DPRD Maluku.

Dalam dokumen itu, Pemaskebar menuntut kepada DPRD Provinsi Maluku terkait PI 10 %.

“Kemudian menyangkut 4 progres yang berupa MoU bupati MBD, SKK Migas dan INPEX  yang tidak dijalankan oleh bupati MBD oyang Nohak”, tegas Pemaskebar dalam dokumennya.

Dalam pertemuan Pemaskebar itu, pihak DPRD Maluku berharap bupati MBD harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait Blok marsela.

Alasan lain yang menjadi spirit Pemaskebar yakni MBD adalah daerah miskin dari seluruh wilayah Maluku, hal itu bisa dilihat dari kondisi faktual MBD dan Index Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, kemiskinan di rakyat MBD yang mencapai 29,43 % pada tahun 2019.

“Dengan alasan-alasan inilah, kita berharap Blok Marsela bisa menjadikan kesejahteraan”. (fren-lutruntuhluy)

Komentar