oleh

Sebaiknya Polres Alor Patuhi MOU Dewan Pers dan Polri

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM-  Institusi Kepolisian Polres Alor diminta untuk menghormati Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia terkait tugas-tugas jurnalis dalam melakukan peliputan berita.

“Kita minta untuk menghormati MOU itu terkait pemanggilan saudara Dematrius  Mesak Mautuka Pemred Tribuana Pos oleh pihak polres Alor terkait berita yang menduga kuat Kepala BMKG Alor terlibat dalam praktek asusila”, demikian kata Paulus Kune, Devisi Hukum Padma Indonesia melalui pesannya di WastAp media ini pada minggu (09/08).

Ia menjelaskan, perjuangan Pers untuk mengungkap dan membongkar kejahatan wajib dihargai dan dihormati bukan sebaliknya Pers dikriminalisasi dan didiskriminasi untuk membungkam terbongkarnya kejahatan. Sebab itu, prosedur penyelesaian sengketa pers baiknya mengikuti tahapan yang berlaku dalam dunia jurnalis.

“Pers tentu bekerja selalu taat pada Kode Etik Jurnalistik dan  dilindungi oleh UU Pers dan UU Ham. Fakta membuktikan di Indonesia Pers seringkali dikriminalisasi bahkan didiskriminasi karena pemberitaannya membongkar kejahatan menyangkut kaum kuat kuasa dan kuat modal. Lebih tragis lagi Jurnalis dibunuh. Ini tidak boleh terjadi”, tegasnya.

Ia merasa terpanggil untuk membantu dan mencegah terjadinya kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Pers di Alor yakni Pemred Tribuana Pos Dematrius  Mesak Mautuka yang mendapat panggilan Polisi No B/B/451/VIII/Res.2.5 /2020 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Alor.

“Dengan itu maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, meminta, pertama; mendesak Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Alor untuk taat pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri No 2/DP/MOU/11/2017, Pada pasal 4 jelas yang berselisih/bersengketa dan/atau Pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, Pengaduan ke Pihak Kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

Ia menambahkan, dengan dasar itu, Polres Alor wajib untuk tidak memproses hukum Laporan Pengadu.

“Jika Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Alor tetap memproses hukum maka Kapolri, Kapolda NTT langsung Copot karena tidak taat pada Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri. Kedua; mendesak Mabes Polri dan Dewan Pers untuk melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman terkait Pers di NTT karena banyak Polres di NTT belum tahu atau pura-pura tidak tahu soal Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri terkait Pers dan pemberitaannya”, jelas Kune, yang juga sebagai Devisi Hukum Aliansi Wartawan Indonesia Timur (AWIT)

Point Ketiga, Padma Indonesia mengajak Solidaritas Pers dan Masyarakat melawan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap insan Pers dan Korban Kejahatan dari Oknum Pelaku Kejahatan di NTT. (fren)

Komentar