oleh

Nasib Pengangkatan CPNS Papua dan Papua Barat Sudah Dibicarakan Lama

JAKARTA, MEDIATIMOR.COMAnggota DPD RI Asal Provinsi Papua Barat, Sanusi Rahaningmas mengungkapkan perjuangan untuk mengangkat pegawai honorer dan penerimaan CPNS di Papua Barat itu sejak kepemimpinan Jimy D. Ijie sebagai Ketua DPR PB mulai dari tahun 2011. Demikian hal itu diungkapkan Sanusi kepada mediatimor.com pada jumad (07/08).

Dijelaskan, upaya untuk bertemu dengan Menteri dan menjelaskan hal ini pernah dilakukan selama dua hari tetapi karena kesibukan Menteri saat itu sehingga diarahkan ke Deputi namun itu mendapat penolakan dari rombongan.

“Kita menolak dan sengaja bikin ribut akhirnya menteripun bisa bertemu dengan rombongan Papua Barat yang dipimpin  Wagub saat itu. Kami hanya membicarakan terkait penerimaan CONS dan Pengangkatan Tenaga Honorer di Papua barat. Bahkan dalan pembicaraan sudah disampaikan terkait kouta 80% OAP dan 20 % Non OAP.

Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat, Sanusi Rahaningmas

Pada tatap muka waktu itu, Sanusi juga menyampaikan terkait dengan penelian hasil seleksi agar khusus untuk OAP Passing Great tidak boleh sama dengan ketentuan Nasional. Artinya, sekiranya standar kelulusan secara Nasional harus pada angka 80 maka khusus OAP berada pada angka 60. Atau kalau khusus Papua dan Papua Barat di lakukan tes secara Off Line dan  diserahkan kepada daerah  menetukan hasil kelulusan dimaksud.

“Tapi kebijakan itupun tak kunjung datang. Pergantian Menteri ke Menteri pasti punya kebijakan yang berbeda sampai pada tahun 2018. Kami kembali mendapingi Gubeenur PB Dominggus Madacan. Sekda PB, Ketua MPR PB dan ketua DPR PB bersama kami tiga org ketua Fraksi serta kepala BKD dan Stafnya. Kembali ketemu Menpan bicara terkait hal yg sama dan dalam penyampaian intinya bagaimana memperjuangkan nasib tenaga honorer dan penerimaan CPNS di PB. Saat itu, ada bebearapa hal yg disampaikan menteri terkait hal tersebut khusus untuk Papua dan Papua Barat. Pertama; Penerimaan CPNS secara umum. Kedua; Pengangkatan khusus honorer dengan tes formalitas. dan ketiga; Pengangkatan khusus untuk Pegawai non PNS termasuk honorer yang belum terangkat. Artinya kelompok ini     diangkat jadi PNS dengan SK Menteri tapi mereka tidak dapat pensiun ketika masuk usia pensiun.

Sanusi menambahkan pertemuan saat itu ada penyampaian Menteri kepada kepala BKD untuk persiapkan data pegawai honorer dengan baik dan benar tapi kenyataanya hasil pengangkatan menui pro kontra.

Sekilas menceritrakn Perjuangan untuk masalah ini sudah dilakukan Senator Papua Barat yang juga mantan DPR PB tiga priode ini sejak kepemimpinan Jimy D.Ijie sampai pada Pimpinan Piter Konjol dari Gubernur Almarhum Abraham O.Atururi sampai pada Gubernur Dominggus Madacan

Menurut Sanusi Rahaningmas yang sering menjadi soal ketika tes CPNS secara Online Anak OAP banyak terbentur dengan hasil tes karena standar nilai kelulusan sudah di tentukan.

“Kalau kembali menjadi keputusan oleh Pemda masing-masing yang menjadi kekawatiran adalah KKN terjadi sehingga tetap yang menjadi korban adalah OAP akibat titipan-titipan dari oknum-oknum pejabat bahkan tdk menutup kemungkinan ada juga pihak lain dari kel pejabat ikut intervensi keputusan yang berakibat korbanya adalah Anak OAP dan anak Nusantara lainya yang lahir besar dan sekolah di papua Barat.

Senator Papua Barat ini berharap kiranya para pejabat harus liat hal itu sehingga jangan menimbukan keresahan dan mengakibatkan gangguan kantibmas di daerah Papua Barat.

Sanusi juga bertanya terkait informasi tenaga honorer dari dinas PU PB sekitar 89 orang tidak satupun masuk dalam daftar 1.280 sekian. Apakah mereka bukan mengabdi di Papua Barat sehingga jelas karena mereka juga punya hak yang sama dengan honorer lain.

Sanusi menyampaikan sedikit kekesalan kepada Gubernur dan Para bupati se Papua Barat yang berencana untuk bertemu Menpan hari jumat ini.

“Tdk ada ifornasi sedikitpun kepada kami 4 Orang Senator untuk mendampingi Pemprov pada pertemuan di maksud karena kami adalah urusan Daerah yang siap bekerja untuk kepentingan daerah di pusat. Ini menjadi tanggung jawab Humas Pemprov untuk berkordinasi terkait hal ini. Jangan cuma kantor perwakilan yang dilibatkan tetapi perlu DPD RI dan DPR RI dilibatkan. Ini tanggung jawab Humas Pemprov agar jangan pasif kedepan”, tegas Sanusi. (tim)

Komentar