oleh

Sanusi Rahaningmas : Pilkada Bulan Desember Sangat Tidak Toleransi

PAPUA, MEDIATIMOR.COM – Apresiasi yang begitu tinggi kepada Anggota DPD RI Papua Barat, Sanusi Rahaningmas yang memberi perhatian kepada umat kristiani pada bulan desember nanti. Ia secara tegas menyampaikan pikirannya kepada pemerintah terkait pilkada yang direncanakan bulan desember itu dinilainya sangat mengganggu umat Kristiani di Papua pada umumnya dan lebih khusus Papua Barat.

Kepada media mediatimor.com, senin (01/06/20), ia menyampaikan, kendati Negara dan bangsa masih dalam menghadapi wabah Covid 19 di seluruh Nusantara tapi pemerintah dan DPR Komisi II bersama penyelenggara tetap saja bersepakat melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 desember meskipun banyak masyarakat menderita bahkan meninggal setiap saat.

Dirinya menyampaikan hal ini menunjukan ketidak pedulian pemerintah terhadap masyatakat. Dan ini terbukti  dengan adanya negara dalam menghadapi Pandemi Covid 19 dan  bulan desember  merupakan bulan yang di nanti natikan oleh saudara umat kristiani.

“Meskipun perayaanya (natal) jatuh pada tanggal 25 desember tapi sudah merupakan kebiasaan dari awal bulan itu ada ibadah-ibadah dan perayaan natal keluarga dan lain-lain dalam bulan tersebut sehingga sangat tidak toleransi kalau pilkada serentak dilaksanakan pada bulan desember itu”, ungkap Sanusi dalam pesannya di WhatsAp.

Menurut senator Papua Barat ini, mungkin bagi daerah-daerah lain di jawa yang mayoritas islam tidak ada masalah tapi di daerah Papua barat dan daerah-daerah lain yang mayoritas   Kristiani sangat mengganggu.

“Oleh sebab itu sebagai senator dari Papua Barat kami menolak untuk pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Dan kalau bisa di mundurkan ke awal tahun 2021. terlepas dari Corona yang membuat kepanikan masyarakat untuk  berkumpul”, tegasnya.

Ia menjelaskan, perlu juga belajar dari pengalaman Pileg dan Pilpres tahun 2019 dimana negara dalam keadaan aman saja tapi korban meningggal dari penyelenggara Pemilu kurang 600 -700 orang itu perlu menjadi perhatian serius. Apalagi dalam kondisi hampir tiap hari ada yang meninggal karena Covis 19. Jadi pemerintah dan DPR Komisi II dan Penyelenggara harus buka mata dan buka hati dalam hal ini. Karena sekarang juga masyarakat Indonesia sangat butuh uluran tangan Pemerintah untuk bisa makan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan jangan bangga dengan bantuan sembako yang hanya di terima oleh segelintir orang begitu juga Bantuan PKH dan BLT yang tetima hanya orang-orang tertentu.

Dengan dasar itu, bagi Sanusi Rahaningmas, pilkada di tunda dan dana pilkada bisa dipakai untuk membantu masyarakat yang menghadapi Pandemi Covid 19 ini. Dan kalau dipaksakan unutuk pilkada tangal 9 desember memberi peluang untuk adanya kecurangan karena sudah tentu sebagian masyarakat yang takut akan kerumunan tidak akan hadir berarti ada peluang untuk pihak tertentu akan bermain bahkan pasti menimbulkan korban yang cukup banyak.

Atas dasar itu, menurut Sanusi Rahaningmas agar pemerintah DPR Komisi II dan Penyelenggara memikirkan hal ini dan jangan tergesa gesa. Karena menunda pilkada satu dua bulan ke depan kerugian  Negara tidak terlalu siknifikan daripada masyarakat jatuh korban yang lebih banyak lagi. Jadi harus punya perasaan dan hati Nurani untuk memikirkan hal ini.

“Bersyukur kalau nanti waktu  pelaksaan aman-aman saja tapi kalu tidak berarti sangat mengganggu pelaksanaan Ibadah Perayaan Natal oleh saudara kita yang beragama kristiani terutama di papua  Barat dan Papua. Untuk itu saya berharap menetapkan sesuatu harus melihat juga kondisi yang ada jangan kita menutup mata dan hati untuk menetapkan hal yang melahirkan protes oleh masyarakat termasuk telah ditetapkan beberpa RUU menjadi UU yang menimbulkan protes dari berbagai kalangan. Ini harus menjadi perhatian perintah dan Pihak-pihak terkait”, tegasnya. (fren)

Komentar