oleh

Christian Warinussy Desak Bupati Manokwari Selamatkan SDA dan Lingkungan Hidup

JAKARTA, MEDIATIMOR.COM – Yan Christian Warinussy, Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia asal Papua itu mendesak Bupati Manokwari segera mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan Distrik Masni dan sekitarnya dari kegiatan pertambangan ilegal tang sedang berlangsung hingga sekarang ini.

Warinussy menjelaskan, seperti dilansir beberapa media yang ia pantau bahwa telah terjadi pertambangan ilegal di Masni dan Wariori.

“Sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Disebutkan bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk menentukan Wilaya Pertambangan Rakyat (WPR). Hal itu diatur dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 dari UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut. Disana Bupati diberi kewenangan untuk  menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sekaligus Bupati atau Walikota juga diberi kewenangan memberikan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luasan wilayah pertambangan 1 hingga 10 hektar, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi”, kata Warinussy dalam percakapan WhatAp bersama mediatimor.com, sabtu (14/03).

Dengan dasar hukum seperti diatas, menurutnya, dari sisi hukum Bupati Manokwari dan Bupati/walikota di Tanah Papua termasuk Papua Barat tidak perlu ragu dan takut untuk bertindak menghentikan segenap kegiatan pertambangan ilegal yang sedang berlangsung di daerahnya. Saya juga mendesak Kapolda Papua Barat dab Panglima Kodam XVIII/Kasuari untuk menarik semua personilnya yang kedapatan melakukan “pengkawalan” terhadap usaha-usaha pertambangan ilegal yang berlangsung di Masni, Wariori, Kebar dan sekitarnya dengan tanpa memiliki ijin sah dari pemerintah setempat sesuai amanat UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut.

“Saya mendesak Bupati Manokwari mengambil langkah tegas menutup kegiatan usaha pertambangan ilegal tersebut. Kemudian memanggil warga masyarakat adat setempat yang memiliki wilayah tanah adat untuk mengurus perijinan Pertambang Rakyat sesuai amanat UU RI No.4 Tahun 2009 tersebut. Saya meminta Kapolres Manokwari untuk melakukan penyelidikan segera terhadap “pemilik helikkopter” yang didapati sering masuk keluar wilayah pertambangan ilegal di kawasan Distrik Masni dan Kebar tersebut”, jelasnya.

Jika Bupati Manokwari dapat mengambil langkah segera dengan menghentikan kegiatan pertambangan ilegal tersebut dan mengelola pertambangan rakyat, maka sesungguhnya Bupati telah menyelamatkan sumber pendapatan asli daerahnya sendiri. Sekaligus menyelamatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.

Yan Christian Warinussy adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)/pernah meraih Penghargaan Internasional Di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 di Canada/pernah mengikuti Kursus Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tipe A di Surabaya-Jawa Timur tahun 1987/kini menjadi salah satu Advokat bagi Gubernur Papua Barat. (fren)

Komentar