oleh

M. Sanusi Minta Pemerintah Serius Selesaikan Persoalan UMKM

PAPUA BARAT – MEDIATIMOR.COM – Kunjungan kerja anggota DPD RI asal Papua Barat di daerah pemilihannya masih mendapat banyak persoalan di masyarakat dan salah satu yang menjadi sorotan adalah pemberdayaan UMKM bagi rakyat kecil. Kepada masyarakat, Sanusi menyampaikan semua persoalan yang dihadapi masyarakat ini akan menjadi perhatian untuk disampaikan kepada pemerintah.

Kepada media ini melalui pesannya pada sabtu (14/03), menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipakai untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara menyeluruh, optimal, dan ber

Kunjungan M. Sanusi Rahaningmas pada Kelompok UMKM di Papua Barat.

kesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya”, jelas Rahaningmas dalam release yang diterima media ini.

Dijelaskan, dalam struktur perekonomian nasional, UMKM merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi nasional, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah.

“Sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis, maka UMKM harus terus diberdayakan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan tersebut perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan dalam hal ini kebijakan yang dapat mendukung percepatan penguatan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang dalam skala yang lebih besar masih sangat diperlukan”, jelasnya.

Dalam kunjungan reses kali ini, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang pada akhirnya menghambat potensi yang dimiliki UMKM, misalkan akses pembiayaan masih terbatas, kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap pembiayaan.

Selain itu, Kualitas SDM yang rendah, Permasalahan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.

“Persoalan ketiga adalah, Kebijakan dan peraturan yang kurang efektif, Kapasitas UMKM untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan usaha. Harmonisasi berbagai peraturan antara pusat-daerah, antar sektor dan antar-wilayah juga masih dibutuhkan untuk mendukung pengembangan UMKM”, ungkapnya, sembari menegaskan kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya, bahan baku dan pembiayaan.

Kepada media ini ia menejalaskan, tujuran reses tersebut sebagai bentuk pelaksanaan dan pengawasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, selanjutnya mendapatkan informasi dan aspirasi dalam pelaksanaan UU tersebut, kemudian mendapat hal ini menjadi perhatian Komite IV DPD RI sebagai dasar untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

“Kami memperoleh masukan mengenai kendala dan usulan dalam pelaksanaan UU ini, serta masukan yang bermanfaat bagi peningkatan dan pemberdayaan UMKM serta mempercepat pengembangan ekonomi di daerah”, jelasnya.

Ia juga berharap output dari kunjungan kerja Anggota Komite IV DPD RI berupa aspirasi dari daerah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, untuk kemudian diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM serta mempercepat pengembangan ekonomi di daerah. (fren)

Komentar