oleh

Jangan Bicara Pancasila Kalau Persoalan HAM di Papua Tidak Diselesaikan

JAKARTA – Ditengah perbincangan Ideologi bangsa yang kian mendapat kritik dari berbagai sudut pandang di tanah air, Fren Lutrun, Pemimpin Redaksi jagapapua.com menilai bangsa ini sangat berpotensi kehilangan tanah Papua, jika persoalan HAM, hak politik orang Papua pada masa lalu, kekerasan dan pelanggaran kian meluas dan tidak ada upaya duduk bersama membicarakan langkah penyelesaiannya.

“Saat ini kita bicara soal api yang besar, tetapi tidak pernah mencari tau darimana asapnya. Sama halnya dengan ketika orang mempersoalkan ideologi Pancasila, tetapi tidak sadar apakah penerapan semua sila dalam Pancasila itu dilakukan secara adil dan merata dalam kehidupan bernegara? Apakah ada keadilan sosial? Inilah yang kami maksudkan ancaman disintegrasi itu bisa terjadi dimana saja, selama negara tidak berpihak kepada rakyatnya. Demikian juga itu untuk Papua”, ungkap Pemred jagapapua.com yang diundang sebagai salah satu narasumber diskusi akhir tahun yang diselenggarakan Indonesian Youth Congress dengan thema “Tantangan Milenial Indonesia menghadapi ancaman Indeologi Global Anti Pancasila di Jakarta pusat, jumad (27/19).

Dalam acara refleksi akhir tahun IYC tersebut menghadirkan tiga orang narasumber, Sekjen DPP PKB, M. Hasanudin Wahid, Pemimpin Redaksi Jagapapua.com, Ahmad Danil Simanjuntak Juru bicara Menhan RI.

Pendapat Sekjen DPP PKB, M. Hasanudin Wahid menilai, memang kedepan generasi milenial Indonesia harus disentuh dengan gaya hidup mereka, dimana bangsa ini harus mampu menjawab apa yang menjadi kebiasaan dan gaya hidup anak-anak milenial, tetapi tetap berada pada koridor menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai Ideologi Pancasila.

“Anak-anak milenial ini punya ciri khas yang beda dengan beberapa generasi dibelakangnya. Bangun dan tidur mereka disentuh dengan teknologi, selalu mengapdate status mereka di sosial media dan lainnya, dan kita harus bisa masuk bersama-sama disana untuk memberi pencerahan tentang Pancasila dengan pendekatan teknologi”, begitu kata Hasanudin Wahid.
Menjawab isu Papua yang diangkat Pemred Jagapapua.com, menurutnya negara harus menyadari betapa banyak ketimpangan sosial dan keadilan yang belum selesai dan dilakukan secara merata di tanah Papua. Karena itu, menurutnya pemerintah harus bisa bekerja keras menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat secepatnya.

Sekjen DPP PKB, M. Hasanudin Wahid menerima Penghargaan dari Ketum IYC

Pada kesempatan itu, Freni Lutrun mengungkapkan peristiwa Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge yang mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati adalah satu tindakan yang sangat mengganggu psikologi orang Papua dan sangat berpengaruh ke wilayah lain di tanah Papua. Rasa kecewa terhadap pemerintah merespons konflik di Nduga ditambah lagi dengan banyaknya korban tewas sejak desember 2018.

“Inilah yang kami katakan sebagai asap dari api yang menyala itu. Jangan dulu kita bicarakan dampak globalisasi yang mengancam Ideologi kita, tetapi lupa bahwa perlakuan keadil sosial yang merata di tanah Papua itu belum dilakukan”, tegasnya.

Menyinggung soal proses menyelesaikan persoalan di Papua, dirinya justru mengungkapkan pemerintah harus bisa melakukan komunikasi yang aktif bersama Pansus Papua yang dibentuk DPD RI. Alasanya karea Pansus telah memiliki data yang cukup kuat serta berbagai strategi menyelesaikan masalah di tanah Papua. Pemerintah belum secara aktif melakukan komunikasi itu.

Sementara pendekatan pemerintah terhadap generasi milenial belum pada akar persoalannya, sehingga kesenjangan itu melebar khususnya dalam cara berfikir dan berperilaku hidup anak-anak zaman milenial. (tim)

Komentar