oleh

Kaya Akan Sumber Daya Alam, Kie Raha Layak Referendum!!!

Jakarta, MEDIATIMOR.COM – Kontestasi demokrasi sudah usai pelantikan para pemenang politik elektoral juga telah digelar. Ada tujuh putra-putri terbaik Maluku Utara langgeng menuju Senayan.

Dipundak ketujuh orang tersebut riak-riak kegelisahan Masyarakat Maluku Utara akan dititipkan
diperjuangkan gemuruhnya didalam gedung terhormat itu.

Di komplek Parlemen DPD, kita diwakilkan oleh Sultan Tidore Husain Alting Syaah, Suryati Armain, Chaidir dan Namto Hui Roba.

Sedangkan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita disuguhi oleh beberapa nama tidak asing lagi untuk didengar. Mereka adalah Irene yusiana Hui Roba, Aline Mus dan Ahmad Hatari.

Ucapan pengharapan mulai terdengar riuh saling bersautan berharap agar ketujuh orang tersebut dapat memperjuangkan suara-suara jelata Maluku Utara.

Menurut Penulis, ketujuh orang melejit menuju Senayan adalah putra-putri terbaik Maluku Utara, legislator handal yang diharapkan dapat bersuara dilevel nasional.

Barang tentu ketujuh legislator mestinya harus bisa merekatkan kekuatan pada satu keputusan, yakni menyetarakan rakyat Maluku Utara dengan daerah-daerah lain di Indonesia

Apalagi gemuruh otonomi khusus mulai didengungkan, menampilkan buramnya nasib daerah dan rakyat Maluku Utara yang sudah berpuluh tahun diterpa badai ketidakadilan.

Kalau disimak dari aspek politik tampaknya ada prilaku kurang elok yang kerapkali dipertontonkan pemerintah pusat pada rakyat Maluku Utara hingga sekarang.

Begitupula dengan ekonomi, pemerintah pusat hanya gencar mengeksploitasi sumberdaya alam bumi kie Raha dengan selalu mengatasnamakan pembangunan.

Akhirnya, ujung-ujungnya asas manfaat hanyalah menjadi kepentingan bagi para pemangku di pusat saja.

Masih terbesit di pikiran penulis ketika gelombang aksi massa menyeruak memenuhi jalanan memprotes atas tumbangnya harga kopra, Jakarta justru menyodorkan tawaran kebun kelapa sawit dan investasi tambang. Menandakan bahwa pemerintah absen terhadap Maluku Utara.

Lautan yang terbentang terhampar begitu luas dengan kekayaan potensi ikannya, itupun juga sulit untuk menyandang sebuah status sebagai daerah lumbung ikan nasional (LIN) padahal sudah bersimbah keringat untuk meminta pada negara.

Selain itu untuk menyandang gelar sebuah predikat. Pembentukan provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 silam. Perjuangan itu tidak lahir secara murni, tapi ditempuh melalui Maklumat Rakyat Maluku Utara, yakni meminta PEMEKARAN ataukah REFERENDUM? Pada akhirnya Jakarta memberikan pilihan status provinsi Maluku Utara

Lalu apa yang mesti dielok-elokan di negeri ini jikalau masyarakat komunal hanya terasingkan dari dari tanah leluhurnya. Ibarat seorang pengemis yang terkapar bersimbah darah dibawah atap rumahnya sendiri.

Maka meniatkan Otsus adalah jalan satu-satunya yang mesti ditempuh, meskipun terjal dan berbukit.

Oleh karena itu besar harapan kami bagi para legislator kita di DPR-RI maupun di DPD RI dapil Maluku Utara agar dapat selalu melibatkan diri dalam perjuangankan ketidakadilan yang sudah lama menghujam keras bumi Kie Raha.

 

*Penulis: Rahmat Sangadji (Pemerhati kajian sosial politik Maluku Utara)

Komentar