oleh

Pembahasan Pemindahan Ibu Kota Berjalan Alot, Filep Wamafma: Pemerintah Harus Lakukan Kajian Serius

Jakarta, MEDIATIMOR.COM – Pembahasan terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara RI masih terus didalami. Sampai saat ini pemerintah bersama parlemen terus melakukan kajian untuk memastikan keputusan final.

Tanggapan demi tanggapan terus mengalir tidak hanya dari kalangan masyarakat sipil, melainkan juga dari parlemen pusat.

Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma misalnya, mempertanyakan apa urgensi dan dampak pemindahan Ibu Kota negara terhadap kawasan khususnya di Indo-Pasifik.

“Pada prinsipnya pemindahan Ibu Kota negara merupakan bagian dari rencana negara yang harus kita dukung bersama sama. Kendati demikian, yang ingin kita tanyakan adalah soal urgensi dan dampak dari pemindahan Ibu Kota khususnya di kawasan Indo-Pasifik,” kata Filep Wamafma saat memberikan tanggapan dalam Rapat Komite I DPD RI bersama Bappenas, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Filep meminta kepada pemerintah yang dalam hal ini melalui Bappenas agar merincikan perhitungan-perhitungan strategis dari pemindahan Ibu Kota negara tersebut.

“Kita ingin mendengarkan bagaimana persentase lebih rinci mengenai dampak dan kajian strategis dari kebijakan pemindahan Ibu Kota RI ini,” ungkap Filep.

Selain itu, Filep juga menyarankan agar dibuka juga kantor Wakil Presiden (Wapres) di daerah lain, jika seandainya Ibu Kota negara benar-benar dipindahkan, sehingga tidak semua tersentral pada satu wilayah.

“Kita punya kantor kepresidenan mulai dari Bogor, Yogya, Bali, NTT, jadi kalau kantor presidennya ada di Kalimantan maka kantor wakil presidennya harus ditempatkan di daerah lain,” tukas dia.

Filep beralasan agar distribusi pembangunan dan kesejahteraan benar-benar merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Sehingga pembangunan itu dia akan merata tidak hanya di satu kawasan tapi juga di kawasan yang lain,” bebernya.

Di akhir, Filep juga meminta pemerintah melalui Bappenas untuk menjelaskan apa Grand Design pembangunan Papua ke depan dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

“Saya minta kepada Pak Menteri (Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), sebagai senator Papua, seperti apa Grand Design bagi pembangunan Papua ke depan,” tutupnya.

Komentar