oleh

Filep Wamafma: Saya Keberatan dengan Istilah Separatis

Jakarta, MEDIATIMOR.COM – senator DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma mengaku keberatan dengan istilah separatis yang kerap disematkan kepada daerah yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Komite I DPD RI bersama pihak Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Filep meminta agar istilah tersebut jangan lagi dilabelkan terutama ke daerah-daerah yang selama ini dinilai negatif seperti yang dialami Papua saat ini.

“Saya sangat keberatan dengan istilah separatis. Nanti ketika saya kritis dibilang separatis. Ketika bupati, mahasiswa kritis dituduh separatis. Itu semua adalah cara untuk memperoleh keadilan,” ungkapnya saat menyampaikan pandangan di hadapan forum Komite I.

Menurutnya, cara-cara yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Papua harus dinilai sebagai bagian dari penyampaian aspirasi yang telah diatur dalam prosedur demokrasi.

“Kita tahu bahwa hal itu telah diatur dalam demokrasi kita. Ini hanyalah soal cara kita menyampaikan pendapat. Sayangnya hal itu justeru direspons secara negatif,” ujar pria yang dikenal vokal itu.

Lebih lanjut, kata dia, apa yang dilakukan masyarakat Papua harus dibaca dalam kerangka yang fair (wajar). Sebab, Papua sejak sekian lama termarjinalkan oleh kebijakan pemerintah pusat.

“Daerah-daerah lain mestinya tak perlu risau dengan apa yang diperjuangkan dan diterima Papua saat ini (Otonomi Khusus). Sebab, Papua hampir 40 tahun terakhir berada dalam ketertinggalan. Sehingga sangat wajar ketika ketidakadilan itu butuh perjuangan sedikit berbeda dengan daerah lainnya,” papar pria asal Papua Barat itu.

Selain itu, Filep juga menyinggung soal kebijakan Partai Lokal yang sampai saat ini belum mendapat pengakuan dari banyak pihak.

“Padahal, terkait parpol lokal, telah diberikan kewenangan untuk membentuk parpol lokal. Namun sampai sekarang belum ada prngakuan untuk parpol lokal. Kami berharap agar hal itu juga patut dipertimbangkan oleh pemerintah,” tutupnya.

Komentar