oleh

Bermain Elok di Blok Masela

Jakarta, MEDIATIMOR.COM – Polemik lokasi pengolahan ladang gas Masela telah usai pengumuman keputusan Jokowi di Kalimantan Barat tanggal 23 Maret 2016. Demi alasan optimalisasi eksploitasi sumberdaya alam untuk perekonomian nasional, Jokowi memastikan pengelolaan gas dari Sumur Abadi di Blok Masela harus dikelola di daratan, walaupun belum ditentukan lokasinya.

Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur secara geografis diharapkan memperoleh dampak langsung dari keputusan presiden ini. Maluku tak disangkal merupakan provinsi Blok Gas Masela terdapat. Nusa Tenggara Timur, diuntungkan karena posisi geografisnya untuk menjadi jalur logistik dan transportasi untuk mendukung operasional di Blok Masela.

Tidak mengherankan kedua provinsi sedang berjuang untuk mengambil bagian dalam operasi Projek Masela. Maluku sedang getol memperjuangkan penyertaan saham 10% atau Participating Interest (PI) sebagai pemilik wilayah.

Banyak kebijakan lain yang dilakukan Maluku untuk memaksimalkan dampak sosial ekonomi eksploitasi ladang gas Masela, termasuk pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil terkait. NTT pun, tidak terkecuali, berjuang untuk mengambil bagian dalam projek raksasa tersebut.

Beberapa waktu lalu hangat dipergunjingkan mimpi penyertaan saham, dengan klaim bahwa NTT juga berbatasan dengan Blok Masela. Kabar terakhir media massa lokal memberitakan adanya wakil rakyat NTT memperjuangkan agar NTT, khususnya Kupang dan Atambua, dapat dijadikan logistic base dan atau lokasi industri hilir Proyek Gas lepas pantai tersebut.

Tulisan ini hendak berargumentasi bahwa tidaklah cukup beralasan untuk memperjuangkan Participating Interest (PI), tetapi justeru lebih strategis memastikan NTT sebagai logistic base dan lokasi industri turunan gas alam. Pertama akan dibahas mengapa tak perlu repot dengan kepemilikan saham dan yang kemudian ditampilkan alasan mengapa NTT harus menjadi transito lalulintas orang dan barang, atau setidaknya menjadi tempat pengembangan industri turunan migas Blok Masela.

Masih segar dalam ingatan Blok Celah Timor (Timor Gap), ladang gas produktif, yang dulu hasilnya dibagi antara Indonesia dan Australia. Semenjak Timor Leste menjadi negara merdeka, ladang gas tersebut milik Timor Leste dan hasilnya dibagi bersama dengan Australia. Letak Blok Masela jauh ke timur dari Celah Timor di lepas pantai Laut Arafura, sekitar 800km dari Kupang. Usaha memaksakan participating interest di Blok Masela tidaklah strategis, malah memicu perseteruan dengan Provinsi Maluku.

Alasan kedua untuk tidak merisaukan penyertaan saham adalah kenyataan bahwa Pemda tidak punya cukup dana untuk membeli saham. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah daerah di perusahaan pertambangan mineral dan migas, hanya sekedar nama tetapi justeru para konglomerat swastalah pemilik uangnya, sehingga signifikansinya bagi kesejahteraan rakyat sangatlah absurd.

Sebaliknya, letak geografis NTT yang sangat strategis dalam perspektif trasportasi logistik di bagian selatan Indonesia merupakan keunggulan komparatif yang perlu dieksploitasi secara maksimal. Kupang telah lama menjadi saluran distribusi logistik bagi pulau – pulau terselatan Maluku seperti Kepulau Tanimbar, Babar, Leti, Moa, Lakor, Kisar, dan Wetar.

Bahkan, Kupang dijadikan satu titik (hub) jaringan distribusi logistik ke Blok Masela selama kegiatan pemboran eksplorasi. Sangatlah mahal jika distribusi logistik harus ke Ambon yang terletak jauh di utara. NTT merupakan jaringan distribusi efektif yang menghubungkan bagian barat Indonesia dengan wilayah timur di bagian selatan yang menguntungkan pengusaha. Misalnya, dua perusahaan tambang di wilayah selatan Maluku menjadikan Kupang sebagai salah satu logistic base mereka.

Argumen lain yang mendorong Pemprov fokus memperjuangkan NTT sebagai logistic base dan atau pusat pengembangan industri hilir adalah penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha produktif.

NTT sangat kekurangan lapangan kerja dan perekonomian didominasi oleh industri servis. Pelajaran ekonomi mineral menunjukkan bahwa eksploitasi sumberdaya alam tanpa memaksimalkan multiple economic effect melalui pengembangan industri pendukung dan hilir sejatinya suboptimal dan tak berkelanjutan. Alasan inilah yang mendorong presiden memutuskan pabrik pengelolaan gas Blok Masela di darat, walaupun melawan logika bisnis yang diusung pengembang.

Jika NTT peran ini, maka dampak ekonomi bergandanya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan ketimbang mengejar participating interest. Ribuan lapangan kerja dapat disediakan dan berbagai peluang usaha akan berkembang baik di sektor servis maupun hilir migas. Perusahaan pupuk misalnya membutuhkan ribuan tenaga kerja, belum memperhitungkan dampak ekonomi turunannya.

Strategi negosiasi dengan pemangku kepentingan seperti Provinsi Maluku, Pemerintah Pusat dan Pengusaha, adalah mendorong participating interests sebagai hak provinsi Maluku, seraya meminta dukungan Maluku atas keterlibatan NTT sebagai logistik base dan lokasi pengembangan industri turunan migas. Selanjutnya, NTT perlu mendorong pemerintah pusat menetapkan NTT sebagai lokasi pengembangan industri hilir lewat penetapan Master Plan Pengembangan Kawasan Berbasis Blok Masela.

Pada saat yang sama, memberikan instentif yang memadai bagi investor dan pengusaha lain untuk menjadikan NTT supporting hub Projek Masela. Maluku akan sangat mendukung strategi saling menguntungkan atau symbiosis mutualism seperti ini, yang menguntungkan kedua provinsi. Maluku bagian selatan, hingga kini memperoleh kebutuhan pokoknya dari NTT selain hubungan genealogis penduduknya.

Pemerintah pusatpun antusias dengan opsi yang mengakomodasi tujuannya dengan pengembangan pabrik Masela di darat yang ditangkap pemerintah daerah. Sebagai wujud semangat membangun dari pinggiran, pemerintah berencana menggunakan industri migas Masela untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.

Jakarta pun akan berkurang pusingnya memediasi pembagian PI jika NTT ngotot. Dengan memilih menjadi basis jaringan logistik atau lokasi industri hilir, NTT telah menginisiasi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemprov perlu memainkan kartu negosiasinya sebaik mungkin agar rakyat NTT mendapatkan manfaat optimal dari pengembangan Ladang Gas Masela di Maluku.

Sebagai rangkuman, keputusan pemerintah pusat memastikan pengelolaan gas Blok Masela di darat adalah peluang besar bagi percepatan pembangunan di selatan Indonesia Timur, terutama Maluku dan NTT. Daripada memperebutkan 10% participating interest di Blok Masela dengan Maluku, NTT sebaiknya fokus mendorong pemerintah pusat dan pengusaha menjadikan NTT, sebagai basis logistik dan atau pemgembangan industri turunan gas alam, semisal pabrik pupuk.

Dengan demikian, efek ekonomi berganda pengelolaan Gas Masela optimal dinikmati NTT. Secara strategis, tawaran ini akan mendapatkan resistensi minimum bahkan dukungan dari Maluku dan pemerintah pusat, karena merupakan solusi yang saling menguntungkan para aktor dan menghasilkan sinergi kepentingan para pihak secara optimal.

Dengan mempromosikan optimalisasi kepentingan para stakeholders Ladang Gas Masela, NTT akan mulus mengoptimalkan keunggulan strategisnya untuk mengambil bagian dalam eksploitasi Ladang Gas Masela. Mari mengoptimalkan kepentingan NTT dengan memastikan bahwa Indonesia, Maluku dan pengusaha pun mencapai tujuan mereka. Mari bermain elok di Blok Masela dengan kartu win win solution daripada zero sum game.

Komentar