oleh

Kerap Lontarkan Ucapan Kontroversial LKBHMI Desak Presiden Evaluasi Fachrul Razi

Jakarta, MEDIATIMOR.COM – Menempatkan Fachrul Razi memimpin Kementerian Agama (Kemenag) kini telah memunculkan sejumlah persoalan. Banyak tanda tanya yang mencuat di dalam benak rakyat Indonesia.

Mencuatnya wacana terkait Radikalisme serta larangan cadar dan pengunaan celana cingkrang bagi PNS adalah bentuk pembatasan terhadap ruang kebebasan, sekaligus menyudutkan Umat Islam.” Demikian Ungkap  Direktur LKBHMI PB HMI Rorano Rahmatullah Safril Abubakar kepada awak media,Cikini, (2/11/2019)

Dia mengatakan, Pengangkatan Fachrul Razi baru berselang sembilan hari saja, tapi toh, tiba-tiba masyarakat sudah harus digegerkan dengan seruan yang semestinya tidak pantas terucap dari mulut seorang Menteri Agama.

Lanjut dia, bertolak dari dasar berpikir seperti apa hingga membuat Pak Menteri harus merongrong cara berpakaian Umat Islam dan potensial melanggar hak privasi. Mempersoalkan cadar yang dikenakan oleh wanita muslimah, itu kata dia tidak dapat dibenarkan.

“Apalagi kayak celana cingkrang yang kerap riuh dipersoalkan, bahkan urusan seperti janggut pun menyita perhatian serius Pak Menteri. Seolah-olah bahwa Agama itu semacam simbol radikalisme,” cetusnya.

Menurutnya, secara konstitusional, pasal 28 G secara Implisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi. Bahkan dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU/VI/2008 bahwa tidak ada seorangpun yang boleh dicampuri urusannya secara sewenang – wenang baik itu Pribadi, keluarga, dan Kehormatan. Selain itu Pelanggaran terhadap hak privasi berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Sambung dia, hak atas privasi merupakan hak fundamental bagi setiap orang untuk independen dan merdeka tanpa campur tangan pemerintah. Mestinya Pak Fachrul tidak mengurusi hal-hal yang bersinggungan dengan wilayah privasi orang.

Maka itu Ia pun meminta alangkah eloknya jika seruan itu difokuskan saja pada pembenahan kementerian, seperti korupsi dan jual beli jabatan dilingkup kementerian yang belum lama ini diungkap KPK, pelayanan haji yang hingga sekarang belum terlihat efektif, dan keterbukaan laporan penggunaan dana haji serta penanganan terhadap santunan para korban crane di Masjidil Haram pada 11 September 2015 yang sampai saat ini juga belum terealisasi.

Oleh sebab itu “Kami meminta kepada Bapak Presiden RI. agar segera melakukan evaluasi terhadap menteri Agama Fachrul Razi. Sebab konotasi wacananya berpotensi berujung pada perpecahan sesama Umat Muslim di negara tercinta kesatuan Republik Indonesia,” Tutup dia.

Komentar