oleh

Pro-Kontra soal Lem Aibon dan Ballpoint, Begini Kata Senator Hasan Basri

Jakarta, MEDIATIMOR.COM-Wacana lem aibon dan ballpoint beberapa hari terakhir ini memenuhi sejumlah portal media di tanah air. Pasalnya, isu ini bermula saat ada pihak yang mempertanyakan usulan angka penyusunan anggaran oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta TA 2020 yang dinilai tidak masuk akal.

Kendati begitu, senator senior DKI yang juga kader NasDem, Hasan Basri, menilai tidak ada yang janggal atas apa yang dituduhkan.

“Sebetulnya tidak ada masalah atas isu lem aibon dan ballpoint yang belakangan mencuat,” kata Hasan Basri kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Hasan menjelaskan, usulan terkait jumlah anggaran untuk belanja lem aibon dan ballpoint itu masih berupa usulan, sehingga tidak tepat jika itu digiring seakan-akan pembahasannya telah final. Padahal belum ada persetujuan.

“Jadi begini, dugaan besarnya anggaran untuk belanja dua komponen kebutuhan (lem aibon dan ballpoint) itu kan masih dalam bentuk usulan. Toh, yang namanya usulan sifatnya belum final,” ujar pria asal Tidore itu.

“Masih ada tahap selanjutnya untuk pembahasan apakah nantinya usulan tersebut disetujui atau ditolak. Kan itu akan dikaji lebih lanjut di Banggar (Badan Anggaran) besar untuk diputuskan,” katanya menyambungkan.

Sebelumnya Anggota Partai Solidaritas Indonesia yang juga senator DKI Jakarta, William William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran.

William menjelaskan terdapat sejumlah temuan janggal berupa usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

“Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” ungkap William dalam jumpa pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selain lem aibon, William juga mengaku Fraksi PSI DKI juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaab ballpoint sebesar 124 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer seharga 121 miliar Rupiah di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage sebesar 66 miliar Rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (Haris).

Komentar