oleh

PSI Desak Anies Pertanggungjawabkan Perihal Kejanggalan Anggaran DKI

Jakarta, MEDIATIMOR.COM-Mendekati batas waktu pembahasan APBD 2020, fraksi Partai Solidaritas Indonsia DKI Jakarta menyatakan bahwa Jakarta memasuku situasi kritis karena banyaknya kejanggalan dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan.

Anggota PSI William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” ungkap William dalam jumpa pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
William mengaku tidak puas atas alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah DKI.

“Apa benar kesalahan input, atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang-benderang,” ujarnya.

Selain anggaran lem aibon, Fraksi PSI DKI juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaab ballpoint sebesar 124 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer seharga 121 miliar Rupiah di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage sebesar 66 miliar Rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa. Nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” cetus William.

Selain itu, William turut mengritisi langkah Gubernur Anies menutup akses ke webasite apbd.jakarta.go.id dan meminta agar website tersebut dapat kembali diakses publik.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja,” pungkasnya.

Tim Editor

Komentar