oleh

Bahas APBD 2020 di Luar Daerah, Tim BANGGAR, Dikecam

MEDIATIMOR.com – Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual, Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung di Jakarta antara anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kota Tual dengan anggota TAPD Kota Tual dinilai hanya menghamburkan uang Ratusan Juta Rupiah. Hal ini dikatakan Fadly Matwear di kantin kantor Walikota Tual, Senin (21/10).

“Memangnya di daerah ini tidak ada tempat yang bagus kok rapat pembahasan APBD tahun 2020 harus ke luar kota,” kata Matwaer kepada wartawan, Senin.

Matwear juga menjelaskan, Kegiatan yang hanya menghambur-hamburkan jutaan rupiah uang Rakyat ini hanya untuk biaya transport, sewa kamar hotel dan lainnya selama berada di Jakarta.

Menurut dia, seharusnya Pembahasan APBD Tahun 2020, tidak perlu dilakukan di luar Kota Tual, karena Masyarakat juga harus mengetahui tentang pembahasan dan penetapan Anggaran di daerah ini.

“Bahkan kalau harus menginap tentunya pajak atau penghasilan hotel nantinya masuk ke pajak retribusi Kota Tual,” ujarnya kecewa dengan aksi rapat anggota Bangar DPRD dengan TPAD Kota Depok di luar wilayah ini.

Matwear juga menilai tidak ada masalah yang dianggap sangat urgen, sehingga DPRD Kota Tual harus memutuskan untuk melaksanakan Pembahasan APBD 2020 di Jakarta sementara Kota Tual saat Ini sedang mengalami defisit yang sangat besar.

“Kota Tual sedang mengalami defsit, seharusnya DPRD dan Pemerintah Daerah berpikir bagaiman caranya agar menutupi defisit tersebut, bukan kembali menghamburkan uang rakyat” ujarnya kesal.

Matwaer juga mengatakan, keputusan DPRD dan Badan Anggaran Pemerintah Kota Tual dinilai sangat tidak menguntungkan Kedua lembaga ini, karena berbagai pendapat dan opini terus menyeruak sehingga dapat berakumulasi ketidak percayaan Masyarakat kepada DPRD dan Pemerintah Kota Tual.

Dia juga mengatakan, sebenarnya ada rambu rambu yang telah diatur di dalam PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, yang menentukan proses penyusunan APBD, yang dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD.

Selain itu, lanjutnya, RKA SKPD yang menjadi dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan,kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

“Pemerintah Propinsi merupakan Perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, lalu ke Jakarta untuk membahas APBD apa ini bukan sebuah kekeliruan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, ironisnya, di tengah pemangkasan anggaran dibanyak kegiatan SKPD dengan dalih efisiensi Anggaran,namun kenyataannya, rakyat Kota Tual dihadapkan pada fakta, bahwa Lembaga Legislator yang sebenarnya lebih banyak menghambur hamburkan uang rakyat, ketimbang melihat kebutuhan Masyarakat Kota Tual secara kolektif.

“Lebih baik Anggaran yang dikelurkan untuk Pembahasan APBD di Luar Daerah ini digunakan untuk hal hal yang lebih berguna bagI Masyarakat Kota Tual,” pintanya.

Editor: Timred

Komentar