oleh

Kisruh di Tubuh DPW dan DPD PAN Maluku, Berakhir di Meja Partai

Tual, Media Timor – Musyawarah Luar Biasa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kita Tual, yang dilaksanakan 26 Juni 2019 lalu, dinilai abal – abal dan tidak sah, lantaran pesertanya tidak tauh dari mana. Demikian hal ini dikatakan Sather, Wakil Ketua 1 PAN yang membidangi Kerjasama antar Organisasi Sabtu 5/10.

” Musdalub yang berlangsung tanggal 26 juni 2019, tidak sah, karna pesertanya dari alam gaib mana,” tanyanya

Sather juga Mengatakan, dirinya tidak mengenali sebagian besar peserta yang hadir dalam Musdalub tersebut, lantran kebayakan dari mereka bukanlah Pengurus Partai yang dilantik pada Tahun 2015 Kemarin, katanya

Bertempat diKantor Walikota Tual, Ketua DPD PAN Kota Tual,M.Thamrin, mengatakan selaku Ketua DPD PAN Kota Tual hasil Musda, tidak mengetahui tentang adanya Surat Keputusan DPW PAN Propinai Maluku, yang mengangkat Gani Ngagun dan Isak Nuhuyanan sebagai Carateker Ketua dan Seketaris DPD PAN yang akan melaksanakan Musdalub, sementara informasi yang diterima olehnya bahwa akan dilakukan evaluasi, ini sudah betentangan dengan AD ART,ujarnya,

Tidak terima dengan keputusan sepihak DPW PAN Maluku, akhirnya dia bersama seluruh pengurus difinitif menyampaikan keberatannya kepada DPP PAN diJakarta, sebagai bentuk Protes atas kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan Partai, ujarnya.

Ditambahkannya, surat DPW PAN Maluku Nomor PAN/25/WK=S/031/IX/2019, tanggal 16 September 2019, tentang Penjelasan pelaksanaan Musdalub bersama Pengurus DPD PAN se Maluku, akhir di Tolak oleh Mahkamah Partai, dengan Nomor 121/MP=PAN/ IX/2019, Tentang Keabsahan Pengurus DPD PAN se Propinai Maluku, ujarnya.

Dijelaskannya pula, langkah yang tempuh oleh DPW PAN Maluku untuk melaksanakan Musdalub betentangan dengan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yaitu, AD PAN BAB III Pasal 12 Ayat 1,2,3 dan 4, serta ART, BAB II Pasal 9 tentang Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Sanksi.Ayat 1,2 dan 3,ART PAN,BAB IV Pasal 28 tentang Permusyawartan luar biasa ayat 1,2,dan 3,

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Partai juga, menyampaikan kepada DPW PAN Maluku Bahwa, Pengurusan DPD PAN se Provinsi Maluku yang sah adalah Pengurus hasil Musda Priode 2015 hingga 2020 sesuai dengan SK DPP PAN, katanya.

Selain itu, Rumra juga Menjelaskan, Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Partai PAN M.Yasin Kara sudah Final sehingga wajib hukumnya seluruh Kader dan Pengurus Partai tunduk dan menghormati keputusan tertinggi di Partai, agar Marwah Partai tetap terjaga dengan baik, ucapnya.

Untuk itu dirinya mengajak seluruh Kader dan Pengurus Partai, agar tetap solid, dan bersatu, demi kesejahteraan seluruh Rakyat Kota Tual, tutupnya. (red-o20)

 

Komentar