oleh

La Ode Ida Desak Presiden Copot Kapolri

MEDIATIMOR.com, JAKARTA – Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat dalm merespon aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu kemarin.

“Saya sangat menyesalkan tindakan aparat kepolisian yg bertindak brutal saat demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akibatkan korban jiwa mahasiswa. Mahasiswa itu dipastikan terkena timah panas yg keluar dari moncong senapan sang oknum polisi,” kata La Ode Ida melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Menurutnya, peristiwa serupa pernah juga terjadi saat aksi demonstrasi pada 21 dan 22 juni 2019 lalu. Dalam insiden itu, tercatat sejumlah nyawa raib akibat terkena peluru tajam.

Sayangnya, menurut La Ode Ida, kejadian memilukan itu tak pernah dijadikan bahan evaluasi atas gagalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi masyarakat.

“Tetapi sangat disayangkan, pihak polisi seperti merasa tak berdosa, tak bersalah. Sehingga kelakuan seperti 21 dan 22 Juni lalu kembali diulang dalam demo mahasiswa yang masif di sejumlah penjuru tanah air. Maka di Kendari pun ada korbannya hari ini satu mahasiswa tertembak mati,” ungkapnya.

La Ode Ida menilai permasalahan ini tidak ini terlepas dari tiadanya sanksi signifikan terhadap pimpinan instansi pelaku dalam hal ini pimpinan Polri.

“Oleh karena itu saya berharap bersikap tegas beri sanksi pada pimpinan Polri yang terus saja merasa nyaman terhadap korban jiwa manusia akibat tindakan brutal aparatnya,” cetus Lao Ode Ida.

La Ode Ida juga meminta kepada Presiden Jokowi agar segera memberikan sanksi terhadap Kapolri dan Waka Polri yang dinilai gagal mengondisikan anak buahnya.

Presiden sudah saatnya, kata dia, memberi sanksi terhadap pimpinan Polri.

Pertama, copot Kapolri dan Waka Polri. Kedua, copot Kapolda Sultra dan Kapolda-Kapolda lain yang tindakannya dalam begitu brutal dan tak manusiawi.

Ketiga, gantikan pimpinan Polri yang layak pimpin Polri di ere demokrasi. Keempat, evaluasi tugas dan kewenangan Polri yang sudah terlalu berlebihan dan cenderung tak profesional.

Kelima, wujudkan tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarga korban kekerasan polisi.

Keenam, meminta Presiden Jokowi untuk mendengar tuntutan mahasiswa dan masyarakat luas, tidak paksakan lahirnya kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. (HRS).

Komentar