oleh

Ini Pikiran Cerdas La Ode Ida Soal Ibukota Yang Siap Pindah

Jakarta, Media Timor .com – Presiden Jokowi sudah putuskan ibukota akan pindah ke Kalimantan Timur. Diinformasikan juga bahwa 2023 nanti sudah akan selesai bangunan fisik atau infrastrukturnya dan diperkirakan pasca Jokowi sudah akan resmi berkantor di ibukota baru itu.

Berita itu, kendati sbagian masih kurang yakin, dan bahkan rencana pindah saja masih banyak yang tak setuju, namun sudah menjadi putusan kepala negara yang rupanya tak akan langkah mundur. Apalagi presiden secara resmi sudah minta kepada anggota melalui pidato kenegaraannya tanggal 16 agustus lalu.

Jika rencana itu berjalan sesuai rencana, maka Jokowi akan miliki sejarah yang tak pernah dilupakan warga bangsa ini di masa datang. Akan jadi presiden kedua setelah setelah Presiden Soekarno yang lahirkan indonesia sbagai bangsa besar membingkai keragaman multi identitas dan budaya. Jokowi juga mewujudkan kehendak presiden soekarno untuk pindahkan ibukota ke pulau kalimantan.

Lalu apa sih urgensinya pindah ibukota? Tentu banyak alasan dengan argumen logisnya sendiri2, termasuk di dalamnya aspek keamanan dari kerawanan gempa. Pulau kalimantan, menurut para ahli geologi, tak miliki patahan lempeng tektonik sehingga dianggap aman dari segi bencana alam atau gempa tektonik. Demikian hal itu disampaikan La Ode Ida, salah satu putera Indonesia Timur sewaktu berada di Tokyo pada tanggal 22 Agustus lalu.

“Tapi bagi saya, hal yang terpenting adalah dua faktor. Pertama, distribusi pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur fisik niscaya akan terjadi dengan sendirinya di pulau kalimantan khususnya di kaltim. Manusia pun akan menyusul mendekat di kawasan itu, sehingga di pulau jawa khususnya jabodetabek akan berkurang.

Kedua, kelancaran dalam proses-proses pemberian pelayanan. Akibat kepadatan yang begitu tinggi, di Jakarta terkadang harus pasrah dengan time consuming. Harus pasrah dengan waktu yang terbuang dalam perjalanan”, jelas La Ode.

La Ode Ida juga mengambil contoh kota pemerintahan di Negara-negara persemakmuran seperti Australia, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Kota pemerintahan dibuat tak menyatu dengan pusat bisnis. Dalam konteks Indonesia, barangkali, Jakarta hanya fokus sebagai pusat bisnis dan jasa.

Namun demikian, ada perbedaan antara ibukota pemerintahan indonesia (nanti) dengan Negara-negara persemakmuran itu. Di Negara-negara persemakmuran itu kota pemerintahan dengan kota bisnis tak terlalu jauh. Bisa dijangkau dengan cepat melalui jalur darat. Tetapi untuk Indonesia, posisi kota pemerintahan dengan Jakarta yang sudah tumbuh jadi pusat bisnis dan jasa hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara dan atau kapal laut. Sehingga bukan mustahil Jakarta akan jadi kota yang lesuh secara ekonomi. Apalagi jika nanti kantor-kantor perusahaan besar akan ikut pindah untuk dekat dengan pejabat pengambil kebijakan negara. Hal ini akan jadi masalah tersendiri di kelak kemudian hari. Begitu pikiran kritis La Ode Ida yang saat ini menjabat sebagai salah satu komisioner di Ombudsman RI.

Lantas pikiran Laode permasalan sekarang, adalah persiapan pindah ibukota dgn target waktu demikian singkat. Anggaran negara dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk kejar target pembangunan infrastruktur fisik. Maka niscaya akan berdampak serius juga pada sector-sektor lain yang harusnya jadi prioritas.

[humas-ajit]

Komentar